BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Donny Bayu Setiawan, S.H., M.AP., menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Ngasem, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan ini menyasar konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Purwosari, dan Tambakrejo.

Reses yang dihadiri jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) serta tokoh partai tingkat kecamatan hingga desa tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.

Donny menegaskan bahwa reses merupakan agenda resmi pemerintah untuk menyerap aspirasi yang nantinya diperjuangkan dalam rapat-rapat di DPRD.

Dorong Implementasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bojonegoro ini memaparkan capaian pengawalan regulasi daerah.

“Kami menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang telah masuk tahap pengesahan untuk pelaksanaan tahun 2027,” ujarnya.

Ia berkomitmen untuk terus mengawal implementasi regulasi tersebut agar berdampak nyata bagi keselamatan perempuan dan anak di Bojonegoro.

Evaluasi Program Peternakan dan Pengawasan Pupuk Subsidi
Terkait program pemberdayaan masyarakat, Donny mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).

“Kami menilai program tersebut belum optimal meningkatkan kesejahteraan penerima akibat lonjakan harga pakan,” katanya.

Ke depan, ia mendorong pengalihan fokus pada program peternakan domba yang dinilai lebih adaptif dan berkelanjutan bagi warga.

Pada sektor pertanian, Donny menegaskan komitmennya dalam mengawal keterjangkauan pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengimbau para petani untuk segera melapor melalui struktur PAC jika menemukan praktik penebusan pupuk di atas harga resmi.

Fokus Penanganan Putus Sekolah dan Kemiskinan
Donny menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) dan angka kemiskinan di Dapil V, khususnya di Kecamatan Tambakrejo dan Ngraho. Untuk mencegah penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ia berrencana berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur guna memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP).

Guna memastikan seluruh bantuan sosial dan program pemerintah berjalan efektif, Donny mensosialisasikan pemanfaatan Data Tunggal Sasaran Pendataan Perlindungan Sosial (DTSEN) berbasis desil. Ia meminta Dinas Sosial melakukan pendataan secara akurat dengan memprioritaskan warga pada kategori Desil 1 hingga Desil 5.

Kegiatan reses diakhiri dengan dialog interaktif serta pencatatan seluruh masukan warga Dapil V sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokpir) DPRD Kabupaten Bojonegoro.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS