JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah segera melakukan intervensi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin parah, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia juga meminta perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi prioritas penanganan.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas (hotspot) tertinggi di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

Menurut Puan, meluasnya Karhutla berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas masyarakat dan sekolah, hingga kerusakan habitat satwa.

Kabut asap juga berpotensi meluas lintas batas. Bahkan, kondisi kabut pekat di sejumlah wilayah terdampak membuat jarak pandang hanya tersisa sekitar 10 meter, antara lain di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Karena itu, Puan meminta Pemerintah segera menetapkan wilayah operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, seperti hotspot berulang, kondisi gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan pemadaman daerah.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga meminta Pemerintah pusat segera memberikan dukungan kepada daerah yang kewalahan menangani Karhutla. Menurutnya, pemerintah harus memiliki pemantauan kondisi secara real time sehingga dapat mengetahui daerah yang membutuhkan intervensi tambahan.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Selain mempercepat pemadaman, Puan menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari dampak Karhutla.

Ia meminta Pemerintah memetakan dampak kebakaran terhadap warga dan secara rutin memantau kualitas udara di setiap wilayah terdampak.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.

Jika kualitas udara telah melewati ambang batas berbahaya, Puan mendorong pemerintah mengambil langkah pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Tempat penampungan sementara juga perlu disiapkan apabila kondisi semakin membahayakan.

Pemerintah daerah, lanjut dia, perlu membuka layanan kesehatan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Selain itu, stok masker bagi masyarakat harus dipastikan tersedia. Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario penyesuaian kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruang apabila kualitas udara terus memburuk.

Puan menilai penguatan operasi darat dan udara harus dilakukan secara bersamaan. Operasi darat diperlukan untuk memastikan api tidak kembali menyala setelah permukaan terlihat padam, sedangkan pemadaman udara difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau.

Ia juga meminta kelengkapan infrastruktur dan perlengkapan keselamatan petugas menjadi perhatian.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

Menurut Puan, keselamatan petugas penting karena mereka berhadapan langsung dengan kobaran api, panas ekstrem dan asap pekat.

“Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” tegasnya.

Puan juga menyoroti dampak kabut asap yang mulai dirasakan negara tetangga. Kabut asap Karhutla Indonesia menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.

Ia mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman menerima keberatan dari negara tetangga akibat kabut asap Karhutla.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan meminta aparat bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan Karhutla.

Menurutnya, setiap titik api harus ditelusuri dan diketahui pihak yang bertanggung jawab. Sebab, dampak Karhutla tidak hanya menyangkut kesehatan dan lingkungan, tetapi juga pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

Puan meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan sejak titik api pertama ditemukan. Menurutnya, Karhutla kerap membesar bukan karena tidak terdeteksi, melainkan karena adanya jeda antara informasi, pengambilan keputusan dan tindakan di lapangan.

“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS