BANGKOK – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya diplomasi parlemen untuk membantu penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia-Pasifik. Itu dia tegaskan saat menjadi pembicara dalam sidang paripurna pertama the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, kemarin.

Pertemuan tahunan APPF sendiri digelar agar parlemen negara-negara Asia-Pasifik dapat berbagi ide, praktik terbaik, dan pembelajaran dengan tema ‘Parlemen dan Pembangunan Berkelanjutan Pasca Covid-19’ di mana nantinya parlemen akan membahas sejumlah subtema di setiap sesinya.

Untuk sesi pertama sidang paripurna, APPF membahas mengenai persoalan politik dan keamanan yang dipandu anggota Majelis Nasional Thailand, Kiat Sittheeamorn sebagai Ketua Sidang Pleno Pertama Bidang Politik dan Keamanan APPF ke-30.

Puan mendapat giliran pertama untuk menyampaikan ide dan gagasan dari DPR RI dalam hal mempromosikan diplomasi parlemen untuk keamanan regional.

“Kita bertemu di saat yang kritis dan dunia berada di persimpangan jalan. Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar, dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi,” kata Puan.

Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia. Meski begitu, parlemen disebut memiliki kesempatan untuk menawarkan paradigma baru.

“Paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkret bahwa jika parlemen bekerja sama, maka kita bisa membuat perbedaan. Kita dapat berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi ini,” ucapnya.

Puan mengatakan, parlemen harus menunjukkan dapat mengesampingkan perbedaan pendapat antar-negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

“Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar-bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” tutur Puan.

“Hari ini kita duduk bersama sebagai parlemen negara-negara Asia-Pasifik untuk menunjukkan komitmen kuat kita untuk mempromosikan dialog, dan diplomasi. Untuk mengakhiri semua tantangan global, dan membawa paradigma baru,” sambung Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Dalam membawa paradigma baru itu, parlemen Asia-Pasifik dinilai perlu mengambil beberapa langkah. Pertama adalah dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.

“Kedua, kita perlu membangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Kepercayaan akan memungkinkan kita untuk mengubah persaingan menjadi kerja sama dan persaingan menjadi kolaborasi,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menilai parlemen-parlemen kawasan Asia-Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi, dan diplomasi. Selain itu, kata Puan, dengan menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan keamanan yang berbeda.

“Keempat, kita perlu memperkuat komitmen kerja sama internasional kita. Masalah global membutuhkan solusi global, dan kita perlu mendorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia,” sebutnya.

Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah dengan membangun kerja sama regional secara multilateralisme dalam memajukan kerja sama di kawasan seperti di Asia-Pasifik. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kerja sama internasional hanya dapat dimajukan melalui diplomasi.

“Namun, kita juga menyaksikan bahwa ada kalanya diplomasi pemerintah menemui jalan buntu, terutama jika menyangkut masalah keamanan yang kompleks dan sensitif. Oleh karena itu, diplomasi parlemen menawarkan solusi alternatif untuk situasi seperti itu,” papar Puan.

“Karakter diplomasi parlemen yang fleksibel memungkinkan kita tidak hanya untuk berdebat secara lebih terbuka tentang masalah apa pun yang menjadi perhatian bersama, tetapi juga untuk mengedepankan solusi kreatif untuk masalah keamanan regional yang bermasalah,” sambung cucu Bung Karno itu.

Puan menegaskan, anggota parlemen harus selalu mempromosikan ‘budaya damai dan toleransi’ yang sangat penting di saat ketegangan geopolitik meningkat. Hal ini lantaran perdamaian merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

“Keterlibatan parlemen dalam kebijakan keamanan sangat penting, termasuk di kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya.

Ditambahkan Puan, diplomasi parlemen harus melengkapi kerja berbagai pengaturan di Asia-Pasifik, seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum (ARF).

“Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS