JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kemudian mengalihfungsikannya menjadi perkebunan sawit segera ditindak tegas. Ia meminta temuan mengenai bekas lahan Karhutla yang langsung ditanami kelapa sawit diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran.

“Terkait (bekas lahan) Karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Informasi mengenai lokasi bekas Karhutla yang kemudian ditanami sawit sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Polisi juga telah turun tangan melakukan penyelidikan setelah beredar video yang memperlihatkan area bekas lahan terbakar telah ditanami bibit kelapa sawit di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Sorotan mengenai dugaan tersebut juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta lokasi lahan yang terbakar kemudian langsung berubah menjadi perkebunan sawit diselidiki karena dinilai sudah kelewatan.

Prabowo juga meminta nama-nama korporasi yang terlibat dalam Karhutla diungkap. Perusahaan yang terbukti bersalah, menurut Presiden, dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin.

Puan menegaskan, pembakaran lahan untuk kemudian dialihfungsikan sebagai perkebunan sawit tidak boleh dibiarkan.

“Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Menurut Puan, penindakan terhadap pelaku perlu dilakukan secara serius agar Karhutla tidak menjadi pintu masuk bagi praktik alih fungsi lahan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam penanganan bencana, termasuk Karhutla. Ia menilai pemerintah perlu menetapkan leading sector yang memiliki tanggung jawab teknis dan mampu mengoordinasikan penanganan lintas sektor.

“Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai,” ungkap Puan.

“Waktu saya berada di Pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB. Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.

Karena itu, Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendorong pemerintah menentukan leading sector yang bertanggung jawab dalam penanganan Karhutla.

“Karena masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya,” jelasnya.

Puan mengingatkan dampak Karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Bagaimana ini terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

Ia meminta pemerintah memastikan persoalan yang muncul akibat Karhutla segera ditangani sekaligus menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS