oleh

Pro-Kontra Perkebunan Sawit, Daniel Sarankan Pemkab Malang-Masyarakat Duduk Bersama

-Legislatif-48 kali dibaca

MALANG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi minta Pemkab Malang mengajak dialog masyarakat terkait rencana pemkab membuka lahan seluas 60 hektar untuk perkebunan sawit di kawasan Malang Selatan.

Langkah itu perlu dilakukan untuk menyudahi terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait rencana tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Malang harus mengajak duduk bersama dengan berbagai pihak untuk menjelaskan kebijakan ini, agar memiliki kesamaan persepsi sehingga penolakan bisa diminimalisir,” kata Daniel Rohi, Selasa (15/6/2021).

Daniel menyebut terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat ini akibat kurang maksimalnya dialog dan sosialisasi yang dilakukan mengenai rencana pembukaan lahan tersebut.

Padahal, sebutnya, melihat luasan lahannya, jika dapat dimaksimalkan dan memiliki nilai secara ekonomi bagi masyarakat, seharusnya tidak mengalami penolakan oleh masyarakat.

Menurutnya, rencana pembukaan lahan untuk kelapa sawit di Malang Selatan ini dapat diwujudkan, dengan mempertimbangkan berbagai banyak hal. Salah satunya adalah dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan.

“Selama bisa bermanfaat dan memiliki potensi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu dimaksimalkan setiap peluang investasi. Termasuk di antaranya tidak mensubtitusi lahan produktif yang sudah ada dan tentunya minim dampak lingkungan,” terangnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menambahkan, apabila pemkab dapat menjelaskan secara terbuka dan detail mengenai dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir, maka penolakan juga akan berangsur-angsur menghilang.

Daniel juga minta masyarakat agar tidak langsung menilai negatif program yang direncanakan Pemkab Malang. Dia mengajak masyarakat tetap tenang menyikapi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Program-program yang sudah disusun oleh Pemkab Malang, jelasnya, tentu telah melalui berbagai kajian dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Masyarakat jangan asal main tolak, setidaknya berdialog dulu dengan pemerintah agar berbagai informasi yang belum tersampaikan bisa diperoleh, baru kemudian bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Pembukaan lahan sawit di Kabupaten Malang, imbuh Daniel, harus didasarkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga hal-hal yang menjadi ketakutan dan isu-isu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat mengenai dampak negatif pembukaan lahan kelapa sawit, dapat terjawab. (ace/pr)