Rabu
22 Juli 2026 | 9 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengangkatan Pejabat di Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri: Sesuai Peringkat Asesmen

pdip-jatim-eri-cahyadi-200521-1

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pengangkatan pejabat struktual maupun fungsional di Pemkot Surabaya akan dilakukan secara profesional berdasarkan peringkat dari asesmen atau penilaian.

“Jadi menduduki jabatan bukan karena suka atau tidak suka, dekat atau tidak, tapi profesional sesuai hasil peringkat asesmen,” kata Eri, Rabu (16/6/2021).

Seperti diketahui, sempat beredar informasi di lingkungan Pemkot Surabaya terkait wacana pergantian jabatan eselon IV setingkat kepala seksi (kasi) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang akan ditempatkan menjadi lurah.

Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan, sesuai aturan eselon IV atau kasi itu dihapus dan akan menjadi fungsional. Jadi, tambah Eri, setelah susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru selesai dibentuk, maka selanjutnya dilakukan asesmen untuk semua eselon.

“Sesuai peringkat dari asesmen akan dijadikan dasar untuk siapa yang menjabat struktural dan siapa yang menjabat fungsional,” ujar Eri.  

Wali Kota yang diusung PDI Perjuangan itu, juga menekankan, menduduki jabatan bukan karena suka atau tidak suka, dekat atau tidak, tapi profesional sesuai hasil peringkat asesmen.  

“Jadi, siapa yang mampu berbuat untuk umat silahkan menjadi pejabat, kalau tidak mau berkorban buat umat cuma dibelakang meja kerjanya, ya, jangan jadi pejabat,” tegas Eri.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menjelaskan, lurah itu eselon IV, sehingga asesmennya tidak lihat lurah atau kasi di OPD, namun siapa saja yang lulus asesmen dan peringkatnya bagus maka akan menjabat.

“Kalau asesmen lurah lebih baik peringkatnya ya tetap jadi. Berarti dari OPD jadi fungsional,” urai Eri. 

Eri juga menjelaskan, yang bisa melakukan asesmen adalah lembaga yang memiliki izin asesmen, seperti halnya Pemerintah Provinsi, Angkatan Laut, Polda Jatim dan lembaga lainnya seperti perguruan tinggi misalnya psikologi Unair.

“Pemkot tidak bisa melakukan assesmen karena tidak mempunyai izin asesmen. Untuk pelaksanaannya setelah SOTK selesai dan sekarang masih dibahas di dewan dan dijadikan Perda,” pungkas Eri. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Ketua DPRD Surabaya: Banpol untuk Perkuat Pendidikan Demokrasi

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bantuan keuangan partai politik (banpol) merupakan ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Dorong Penguatan Perlindungan Anak, Kekerasan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong penguatan kebijakan perlindungan ...
UMKM

Bupati Yani Resmikan Sentra IKM Logam Gresik, Jadi Pusat Produksi Bersama dan Magang SMK

GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi mengoperasikan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Logam ...
KRONIK

Tinjau SR, Bupati Lukman Tegaskan Komitmen Pemerintah Hadirkan Pendidikan Berkualitas

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama tim Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau lokasi ...
LEGISLATIF

Komisi B DPRD Jember Dorong Standar Ketat Penyelenggaraan Event Olahraga

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto meminta pemerintah daerah dan penyelenggara memperketat ...
LEGISLATIF

Ketua DPRD Blitar Ingatkan Anggota Dewan Jaga Integritas dan Marwah Lembaga

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengingatkan seluruh anggota DPRD agar senantiasa menjaga etika, ...