Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak. Hari Anak Nasional diminta menjadi momentum evaluasi menyusul tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur.

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur yang menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan.

Momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bertema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” menurut Renny tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem perlindungan anak.

“Data itu menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ujar Renny, Selasa (22/7/2026).

Berdasarkan data SIMFONI PPA, Jawa Timur masih mencatat angka kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kondisi tersebut, menurut Renny, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah daerah.

Ia menegaskan, penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pola pengasuhan yang sehat, pendidikan karakter, serta peningkatan literasi dan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi membawa tantangan baru, mulai dari perundungan siber, eksploitasi seksual secara daring, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Karena itu, kebijakan perlindungan anak harus mampu menjawab perubahan tersebut secara adaptif.

Selain persoalan kekerasan, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga mengingatkan masih adanya tantangan lain, seperti anak putus sekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, hingga perlindungan sosial bagi anak dari keluarga rentan.

Seluruh persoalan tersebut, katanya, harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, fondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini. Setiap kebijakan daerah harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pembangunan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi kedewanan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, lanjut Renny, akan terus mendorong penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), edukasi pengasuhan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor agar sistem perlindungan anak berjalan lebih efektif.

Menurutnya, Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS