SURABAYA – Sekira 25 ribu pelajar SMA/SMK negeri maupun swasta dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendapat bantuan pendidikan per orang senilai Rp200 ribu setiap bulan.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengatakan, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

“Dalam KUA PPAS disepakati menaikkan target pendapatan Pemkot Surabaya sebesar Rp500 miliar. Besaran ini merupakan revisi dari target sebelumnya, senilai Rp 1 triliun,” ujar Adi, Sabtu (13/8/2022).

Menurut Adi, target pendapatan yang didorong oleh DPRD Surabaya tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga setempat, sesuai visi dan misi wali kota, di antaranya, untuk pembangunan kampung, seperti pengerjaan pavingisasi, saluran air, penerangan jalan umum (PJU) dan bedah rumah.

Sedangkan pada bidang pendidikan, lanjut Adi, termasuk pemberian seragam gratis bagi pelajar SD dan SMP negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga MBR.

Selain itu, pemberian bantuan penunjang pendidikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta dari MBR, yakni setiap pelajar MBR mendapatkan bantuan Rp200 ribu tiap bulan. Bantuan itu diberikan sampai selesai menempuh pendidikan.

“Bantuan tersebut diberikan langsung ke siswa, tidak melalui sekolah,” ujar Adi.

Tidak hanya itu, Adi juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menambah jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan di Surabaya sebanyak 5.000 orang.

Supaya penyerapan bantuan pendidikan tersebut masif dan maksimal, jelas Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, DPRD dan Pemkot Surabaya menyepakati dialihkannya pengelolaan bantuan pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) kepada Bagian Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surabaya.

Dengan melibatkan RT, RW, lurah, camat dan tokoh masyarakat, Adi berharap penyerapan bantuan pendidikan maksimal, sehingga angka 25 ribu pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta dari keluarga MBR itu bisa semaksimal mungkin mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut juga menyoroti pendataan keluarga MBR melalui skema daring. Menurutnya, idealnya hal itu dilakukan melalui RT/RW, tokoh masyarakat, lurah maupun camat.

“Supaya pendataan tersebut lebih akurat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS