KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri menganggarkan sekitar Rp133 miliar dari APBD 2024 untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar layanan kesehatan mencapai status Universal Healt Coverage (UHC).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) mengemukakan pemerintah kabupaten memperhatikan layanan kesehatan untuk warga.

Pemkab ingin memastikan semua masyarakat mendapatkan layanan yang baik di seluruh layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

“Pelayanan terhadap pasien ini akan saya cek betul,” kata Mas Dhito di Kediri, Jumat (10/8/2024).

Pihaknya berterima kasih atas komitmen Pemkab Kediri untuk layanan kesehatan kepada masyarakat mendapatkan penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2024.

Penghargaan ini pertama kalinya diterima Kabupaten Kediri atas komitmen memberikan jaminan kesehatan bagi warga.

Capaian UHC Kabupaten Kediri hingga Agustus 2024, tercatat 96,84 persen dari total penduduk 1.684.454 jiwa, sedangkan untuk memberikan jaminan kesehatan atau UHC alokasi anggaran Kabupaten Kediri pada 2024 sekitar Rp133 miliar.

Dia menjelaskan akses pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan dibuka layanan poli sore di rumah sakit daerah dan puskesmas.

Peningkatan sarana fisik juga dilakukan dengan pembangunan gedung baru rumah sakit untuk penambahan ruang rawat inap.

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, dengan capaian UHC ini, semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar.

Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan. “Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan pemerintah kabupaten menargetkan hingga akhir 2024 capaian UHC bisa mencapai 98 persen.

Ia mengatakan warga yang kurang mampu bisa didaftarkan melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) atau ke Kementerian Sosial bagi yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Bagi pekerja di sektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerja menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Bagi warga yang mampu dan bukan pekerja penerima upah, kami juga terus menghimbau untuk mendaftar mandiri,” kata dia.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi sebelumnya mengatakan capaian UHC per 1 Agustus 2024 untuk wilayah kerja Kantor Cabang Kediri yang meliputi lima daerah, empat daerah di antaranya sudah tercapai UHC. Yakni Kota Kediri 100 persen, Kabupaten Kediri 96,84 persen, Kabupaten Nganjuk 96,87 persen, dan Kota Blitar 100 persen.

Pihaknya mengapresiasi capaian diperoleh empat kabupaten/ kota di wilayah BPJS Kediri tersebut. Hal tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program JKN yang optimal. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS