JAKARTA – Pemerintahan baru adalah harapan baru. Perdebatan politik hendaknya tidak terus-menerus mewarnai jalannya pemerintahan. Parlemen pun sesuai fungsi pengawasan juga tidak sekadar berseberangan dalam melihat kebijakan pemerintah yang justru bisa menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto, Rabu (22/10/2014), di Jakarta. Dunia usaha ingin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membina komunikasi yang efektif dan sinergis sehingga masukan dapat diberikan oleh dunia usaha agar tercipta kebijakan usaha yang kondusif.

“Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), misalnya. Kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi atas pengurangan subsidi BBM hendaknya tidak ditunda-tunda lagi,” kata Suryo.

Suryo menekankan, selama ini subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang yang tidak tepat sasaran dan penyelundup. Ada pemahaman keliru di benak masyarakat, pejabat, dan anggota DPR bahwa pengurangan atau pencabutan subsidi BBM hanya membuat sengsara rakyat. “Ubah pemahaman yang keliru. Pemerintahan baru jangan ragu mengambil kebijakan. Anggota DPR jangan mempersulit penghapusan subsidi BBM,” kata Suryo.

Suryo juga menekankan, pemerintahan JKW-JK harus benar-benar menciptakan suasana politik stabil sehingga memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi. Kalau pemerintahan lemah, investasi, pemilik modal, bahkan uang yang tertanam dalam bentuk investasi lain juga akan kabur dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, persoalan klasik dunia usaha menyangkut infrastruktur, ekonomi biaya tinggi, dan kepastian hukum. Inilah momentum pemerintahan baru melakukan perubahan. “Tidak lagi menebar janji-janji dan terbuai dengan pesta kegembiraan bersama rakyat, tetapi harus segera melakukan aksi perubahan nyata yang berguna bagi dunia usaha. Bekerjalah. Turunkan high cost economy dan kurangi korupsi di birokrasi,” katanya.

Chairman Garudafood Sudhamek AWS mengatakan, “Jokowi adalah harapan baru bangsa Indonesia. Saya sangat berharap di bawah kepemimpinan Jokowi- JK inilah nasib petani dan nelayan bisa benar-benar mengalami perbaikan. Sejak Republik ini merdeka, nasib petani dan nelayan belum benar-benar diangkat kesejahteraannya oleh pemerintah secara signifikan.”

Hal senada dikatakan Presiden Direktur PT Apac Inti Corpora Benny Sutrisno yang pernah menjadi staf khusus Menteri Perindustrian. Hal terpenting yang perlu didorong pemerintahan Jokowi-JK adalah terobosan menjaga pasar domestik dari penyelundupan dan meningkatkan kualitas diplomasi dagang untuk mendapatkan akses pasar di negara tujuan ekspor.

Tantangan pemerintahan baru, kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, adalah kebutuhan menteri perhubungan yang benar-benar memiliki jiwa keberanian serta pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan industri transportasi dan logistik, khususnya laut. (OSA)

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS