JAKARTA – Peneliti senior Bidang Politik BRIN Lili Romli memuji keputusan PDI Perjuangan yang memilih untuk menjadi penyeimbang, bukan bergabung menjadi koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Menurut Lili, sikap PDI Perjuangan tersebut merupakan sinyal positif bagi demokrasi karena PDIP sebagai partai politik tidak larut dalam bujuk rayu kekuasaan.

“Ini merupakan angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia karena PDIP tak larut dalam bujuk rayu kekuasaan,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/8/2025).

Dia mengatakan, meskipun berada di luar kabinet, PDIP tetap bisa menjalankan peran pengawasan melalui fungsi check and balances. Lili pun punya pandangan yang sama dengan PDIP, yakni posisi oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial.

Dia menyebutkan, yang ada adalah kekuatan politik yang mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional.

“Secara substansi, PDIP akan berada di luar pemerintahan dan melakukan kontrol agar jalannya pemerintahan on the track,” kata Lili.

Meski mengambil sikap di luar pemerintahan, Lili meyakini gaya PDI Perjuangan tidak akan segarang saat menjadi oposisi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebab, hubungan pribadi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto terbilang baik, dan secara ideologis, PDI Perjuangan serta Partai Gerindra juga punya kedekatan.

“PDIP dalam memerankan sebagai penyeimbang, mungkin tidak ‘segalak dan garang’ pada masa SBY, bisa jadi nanti perannya soft, mengingat secara personal hubungannya baik dengan Pak Prabowo dan secara ideologi juga sama antara PDIP dan Gerindra,” ujar Lili.

Dia menambahkan, meski Prabowo disebut menginginkan semua partai bergabung dalam pemerintahannya, sikap PDIP perlu dihargai.

“Saya kira Pak Prabowo akan menerimanya, mau tidak mau, meskipun mungkin ada rasa kecewa, mengingat Prabowo ingin agar semua partai masuk dalam pemerintahan,” kata Lili.

PDIP jadi penyeimbang

Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI Perjuangan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Politik Megawati di Kongres VI PDI Perjuangan

Dia menyebut demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDIP akan tetap berada di luar kabinet namun tidak menjadi oposisi. Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.

“Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Dalam posisi tersebut, PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi bakal bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan,” kata Megawati.

Dia juga menekankan bahwa keberpihakan PDIP tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan moral politik yang diajarkan Bung Karno. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS