PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan mengatakan, partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah (cakada) yang diduga terlibat kasus korupsi.

“Calon kepala daerah terlibat korupsi tidak akan diusung untuk mengikuti Pilkada tahun 2018,”kata Hasto Kristiyanto saat di Padang, kemarin.

Dia menjelaskan, PDI Perjuangan akan langsung mencabut rekomendasi para cakada yang diusung pada Pilkada serentak 2018, jika kedapatan terlibat masalah hukum, terutama kasus korupsi.

Bahkan, hal itu sudah dibuktikan dengan mencabut rekomendasi cakada di Riau yang diketahui memiliki masalah hukum

“Contoh lainnya, Gubernur Bengkulu (Junaidi Hamsyah) yang awalnya hendak dijadikan cakada yang diusung PDIP. Namun, beberapa waktu silam terjerat kasus, jadi cakada dari PDIP diarahkan ke sosok lainnya,” jelas Hasto.

Pencoretan tersebut, tambah Hasto, dilakukan sebagai bentuk komitmen PDI-P dalam pemberantasan korupsi upaya menciptakan pemerintahan bersih dan antikorupsi.

“Jadi semua yang sudah jadi tersangka akan ditinjau ulang. Partai memiliki tim khusus mendalami permasalahan hukum para cakada yang akan diusung untuk meneliti kebenaran kasus yang dituduhkan,” tegasnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS