MADIUN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Madiun menegaskan sikap politik partai untuk menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Sikap ini merupakan bentuk konsistensi PDI Perjuangan dalam menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai demokrasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi, menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tetap tegak lurus pada konstitusi, undang-undang, serta keputusan dan garis kebijakan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“PDI Perjuangan solid menolak wacana pilkada tidak langsung. Sikap ini diambil untuk memastikan hak-hak politik rakyat tetap terjaga dan tidak dirampas oleh kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Sutardi, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah. Oleh karena itu, seluruh kader dan struktur partai diminta untuk memahami dan mengawal sikap politik tersebut secara konsisten.

“PDI Perjuangan Kota Madiun tegak lurus dengan DPP. Kita harus satu barisan dalam menjaga demokrasi dan memastikan rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi,” ujarnya.

Sutardi menegaskan, sikap penolakan terhadap pilkada tidak langsung juga menjadi bagian dari komitmen ideologis PDI Perjuangan yang sejak awal berdiri berpihak kepada rakyat kecil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Melalui penegasan sikap ini, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun mengajak seluruh kader, simpatisan, dan struktur partai hingga tingkat bawah untuk tetap solid, disiplin organisasi, dan aktif menyuarakan demokrasi yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan rakyat. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS