KABUPATEN PROBOLINGGO – Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo memantau penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Program ini menjadi bagian penting dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan daerah. Bantuan modal ekonomi kreatif sebesar Rp 1,5 juta per penerima manfaat.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan pada 28–30 April 2025, hadir anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo yakni Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya Kurniasari, dan Gus Nawa.

Kehadiran mereka merupakan wujud dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan bahwa bantuan diterima penuh oleh masyarakat yang benar-benar tergolong miskin ekstrem, tanpa adanya potongan maupun penyimpangan.

“Kami, dari Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo hadir langsung untuk memastikan bahwa program penanganan kemiskinan ekstrem ini berjalan tepat sasaran,” ujar Cak Dayat, sapaan akrab Arief Hidayat, perwakilan Komisi IV pada Senin ,(28/4/2025).

“Komisi IV ingin memastikan bantuan yang diberikan betul-betul menyasar masyarakat yang paling rentan, bukan hanya mengurangi angka statistik, tetapi benar-benar mengangkat derajat hidup warga yang selama ini termarjinalkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Komisi IV memberikan beberapa catatan kritis untuk menguatkan program tersebut.

Satu, validasi dan verifikasi data penerima harus diperketat dan diperbarui secara berkala.

Dua, sistem pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk menghindari adanya penyimpangan distribusi.

Tiga, evaluasi pasca-penyaluran menjadi penting, untuk menilai efektivitas bantuan terhadap perubahan kondisi hidup penerima.

Selain itu, DPRD Komisi IV terus ingin berkomitmen untuk terus mengawal program-program pengentasan kemiskinan ekstrem ini sebagai prioritas bersama.

Juga sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Mohammad Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ, dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. (drw/hs)