JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi total pada pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), pasca insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dalam dua bulan terakhir di berbagai daerah.

Dia juga mendorong segera diterbitkannya peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG.

Puan mengatakan berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan MBG harus cepat diatasi mengingat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mulia.

“Perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki,” kata Puan Maharani, usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dia juga mendorong segera dikeluarkannya Perpres terkait tata kelola MBG yang akan diterbitkan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana telah disampaikan Komisi IX DPR dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan dan BPOM kemarin.

“DPR RI kemarin melalui komisi sudah minta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait,” ungkapnya.

Puan menilai, Perpres ini penting agar lembaga terkait bisa bekerja sama menyukseskan program prioritas pemerintahan Prabowo. Khususnya, dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan jumlah korban keracunan dalam pelaksanaan MBG.

“Sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong, mendukung, bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” tambah Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun mengingatkan kembali pentingnya evaluasi total dalam pelaksanaan MBG. Terutama, kata Puan, dalam menertibkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi syarat dan memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) agar kasus keracunan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi,” pungkas Ketua DPP PDI Perjuangan itu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS