LUMAJANG – Sabtu (12/6/2021), DPRD bersama Pemkab Lumajang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Penyampaian jawaban tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam bacaannya, pihaknya sepakat dengan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan.

“Tidak hanya fraksi PDI Perjuangan, tapi pemerintah juga sepakat dengan pandangan umum seluruh fraksi DPRD Lumajang,” kata Bukasan.

Meski demikian, Bukasan menilai bahwa jawaban pemerintah terlalu diplomatis dan normatif. Menurutnya, penyampaian Wabup hanya sebatas jawaban tanpa ada langkah taktis dalam menyelesaikan pandangan umum fraksi.

“Saya rasa jawabannya hanya sebatas ‘upaya’, ‘usahakan’, dan ucapan terima kasih atas kritik dan saran dari DPRD. Tapi bagaimana langkah yang akan dilakukan, itu kami belum mendengar,” kata Wakil Ketua DPRD Lumajang, Bukasan.

Wakil rakyat yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lumajang ini mengatakan, sebenarnya pihaknya menginginkan jawaban berupa solusi. Bahkan, menurutnya, kalau pemerintah belum bisa menyelesaikan, ia menegaskan pihak legislatif yang akan bergerak.

“Kalau perlu, kita yang di legislatif yang bergerak. Kita berangkatkan kawan-kawan legislatif ke daerah-daerah yang berhasil mengatur tata kelola pemerintahan,” terangnya.

Bukasan menyebutkan, pihaknya bisa melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Bondowoso untuk study banding terkait Geo Park.

“Meniru kan tidak ada masalah, baru kemudian kita tiru dan kita inovasikan sesuai dengan ciri khas kabupaten Lumajang itu sendiri,” jelasnya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS