JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia tengah berada dalam momentum kebangkitan pascapandemi. Namun, tren positif ini dinilai masih membentur tembok besar berupa persoalan struktural yang menghambat daya saing Indonesia di tingkat global.

​Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, memberikan catatan kritis terkait posisi Indonesia yang mulai tertinggal dari negara tetangga.

Menurutnya, negara seperti Thailand dan Vietnam jauh lebih agresif dalam memenangkan pasar wisatawan mancanegara.

​”Persoalan utama kita terletak pada konektivitas ke destinasi yang masih terbatas, biaya perjalanan domestik yang mahal, serta kesiapan layanan di daerah yang belum konsisten,” ujar Nila dalam keterangan resminya, dikutip Senin (2/4/2026).

​Mahalnya Tiket Pesawat
​Salah satu poin krusial yang disoroti adalah tingginya harga tiket pesawat domestik. Fenomena ini menciptakan anomali di mana masyarakat Indonesia seringkali mendapati biaya perjalanan ke luar negeri jauh lebih murah dibandingkan mengunjungi destinasi di dalam negeri.

​Kondisi ini, menurut Nila, membuat wisatawan—baik domestik maupun mancanegara—lebih memilih destinasi luar negeri yang menawarkan kepastian akses dan efisiensi biaya.

​”Ini adalah persoalan berulang yang tidak bisa terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas dan berkelanjutan. Jika tiket domestik lebih mahal dari internasional, wajar jika publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah,” tegas politisi muda dari daerah pemilihan Jawa Timur X tersebut.

​Kualitas Layanan Maskapai Menurun
​Selain persoalan harga, kualitas layanan maskapai penerbangan nasional tak luput dari kritik. Nila menerima banyak keluhan terkait ​ketidakpastian jadwal, keterlambatan penerbangan (delay) yang kerap terjadi tanpa kompensasi atau kepastian informasi.

Juga soal ​fasilitas armada. Kebersihan kabin yang kurang terjaga serta minimnya perawatan dan pembaruan fasilitas pesawat.

​Ia menilai, buruknya layanan transportasi udara berdampak langsung pada citra pariwisata nasional.

Wisatawan yang merasa tidak nyaman dalam perjalanan cenderung memberikan testimoni negatif yang merugikan upaya promosi pemerintah.

​Mendorong Pemerataan Ekonomi
​Lebih lanjut, Komisi VII mendorong adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih berani.

Pembangunan pariwisata diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial atau sektoral, melainkan terintegrasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

​Nila juga menekankan bahwa pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi guna menghapus disparitas antarwilayah.

​”Pariwisata seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan justru memperdalam ketimpangan. Pembangunan tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar destinasi,” pungkasnya.(mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS