Senin
09 Desember 2024 | 7 : 22

“Ngopi”, Cara Relawan Jatim Kawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

pdip-jatim-ngobrol-pintar-relawan-jokowi-jatim1

SURABAYA – Pasca seratus hari kinerja Presiden Joko Widodo periode kedua, beberapa relawan Jokowi di Jawa Timur menggelar diskusi publik dengan tema “Overview Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin”, di Warung Bank One, Siwalankerto Timur, Surabaya, Selasa (11/2/2020).

Kegiatan Ngopi kali ini diikuti enam elemen Relawan Jokowi yakni Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Forum Jokowi Jatim, Ksatria Airlangga, Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB), Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jatim dan Relawan Jokowi Bersatu (RJB).

Sedang yang jadi pembicara adalah A Iwan Dwi Laksono- Ketua Umum DPP Jaman, Edward Dewaruci – Ksatria Airlangga, Aven Januar dari Forum Jokowi Jatim.

“Ngobrol Pintar atau Ngopi, adalah kegiatan rutin bulanan untuk memberi masukan-masukan penting pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin,” kata Aven Januar dari Forum Jokowi Jatim yang juga ketua panitia, dalam keterangannya kepada media.

Dalam paparannya, Iwan Dwi Laksono mengatakan bahwa periode kedua Jokowi yang mengusung agenda pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, masih meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak sedikit pasca berjalannya 100 hari pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin.

“Masih banyak kementerian yang belum menerjemahkan visi Jokowi tadi dalam rencana kerja taktis-strategis, sehingga seakan-akan 100 Hari Jokowi-Maruf Amin tidak sesukses 100 hari Jokowi-JK periode lalu,” tandas Iwan.

Menurutnya, Jokowi harus segera melakukan evaluasi atas kinerja kementerian yang justru menghambat tercapainya target jangka pendek.

“Seharusnya kementerian bisa melaksanakan konsolidasi ekonomi nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa segera naik dan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat bisa segera turun,” jelas Iwan.

Sedangkan Edward Dewaruci – sekjen Ksatria Airlangga juga menjelaskan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum dikarenakan perangkat hukum kenegaraan masih gamang atas masih bertumpuk-tumpuknya regulasi hukum nasional.

“Ide dasar omnibus law yang saat ini sedang dirumuskan adalah bagian dari strategi Jokowi-Maruf Amin untuk mengatasi ketidakpastian regulasi hukum tersebut,” jelas Edward Dewaruci yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Terakhir, Iwan yang juga rutin memberikan masukan-masukan kepada Jokowi melalui Forum Reboan Istana Negara, mengatakan bahwa kegiatan Ngobrol Pintar ini kedepan akan menjadi forum rutin yang akan terus mengawal segala kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

“Panitia pelaksana Ngopi harus lebih luas lagi mengundang elemen relawan Jokowi lainnya di Surabaya maupun Jatim agar forum ini menjadi bagian dari proses pendidikan demokrasi rakyat,” harap Iwan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

MILANGKORI

Konsisten Sambangi Rakyat Lewat Subuh Keliling, Sanusi Hibahkan Dana 20 Juta untuk Masjid

MALANG – Subuh Keliling, program rutin Bupati HM Sanusi di Kabupaten Malang, terus digulirkan. Terbaru, kegiatan ...
EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Bakal Integrasikan Program Padat Karya dengan Kampung Unggulan

SURABAYA – Pemkot Surabaya terus mengembangkan Program Padat Karya sebagai upaya strategis untuk mengentaskan ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Kediri Tanggung Kebutuhan Bocah Korban Selamat Kasus Pembunuhan Satu Keluarga

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan pendampingan korban selamat dari kasus pembunuhan satu ...
KRONIK

Antisipasi Dampak PPN 12 Persen, Said Ingatkan Pentingnya Kebijakan Mitigasi Komprehensif

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, meminta pemerintah menerapkan kebijakan mitigasi ...
SEMENTARA ITU...

Mbak Estu Datangi Lokasi Avour Jebol di Watudakon, Korban Tenggelam 2 Hari Ditemukan

JOMBANG – Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sadarestuwati, mengunjungi lokasi banjir akibat ...
KRONIK

6 Warga Kedungpring Lamongan Terjangkit DBD, Fraksi Gelar Fogging

LAMONGAN – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terus melonjak di Kabupaten Lamongan, memaksa Fraksi PDI Perjuangan ...