MEGAWATI Soekarnoputri telah meletakkan fondasi bangsa yang baru dalam membangun institusi partai yang terbuka dan mendekatkan pelayanan langsung kepada rakyat serta menghadirkan kepemimpinan langsung dari rakyat.

Pola perekrutan yang diperlihatkan Megawati menggeser pola perekrutan partai yang lama, dengan membuka kesempatan setiap orang untuk menguji dirinya menjadi seorang pemimpin. Begitu juga yang dilakukan Partai Demokrat dengan konvensi.

Gerbong kedua besar partai ini telah mengubah peta pola perekrutan partai dalam merekomendasikan para calon pemimpin bangsa.

Partai politik secara terbuka menjadi sekolah belajar politik bagi siapa saja dan terbuka bagi siapa saja, tidak lagi patriarki, hanya trah/turunan, apalagi kolusi. Partai politik menjadi penggerak, motor yang menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Memang kita masih melihat di beberapa daerah yang masih menggunakan kolusi, nepotisme sebagai pola perekrutan pemimpin, alias hanya berganti wajah, hanya lingkarannya di situ-situ saja.

PDI-P dan Partai Demokrat termasuk partai yang paling siap dalam merevisi UU Partai dan UU Pilpres untuk memajukan peradaban bangsa di alam demokrasi ini. Hanya memang yang masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan kader partai yang telah merasa berjuang di dalam partainya, kemudian menghadapi lelang terbuka ini. Justru kesiapan secara internallah yang akan menjadi tantangan besar partai politik dalam membangun pola baru ini.

Pola yang diperlihatkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta juga mencerminkan semakin dekatnya pemimpin dengan pola lelang terbuka. Pola yang memanfaatkan teknologi dalam perekrutannya membuktikan bahwa pejabat lebih dapat bekerja tanpa hambatan karena kuatnya kualitas perekrutan dan penerimaan di lapangan.

Untuk itu, pola perekrutan menteri secara lelang terbuka juga sangat penting dilaksanakan. Setiap orang bisa mendaftarkan diri dan melakukan cek administrasi bertingkat sampai dokumen dianggap layak dan lengkap untuk melakukan fit and proper test.

Setiap orang akan mendaftarkan diri dan menguji diri untuk menjadi menteri. Lalu siapa tim juri yang bisa diharapkan independen dan mempunyai public trust untuk melakukan ini? Tentunya tim ini bentukan Jokowi-JK karena merekalah yang akan menggunakan menteri-menteri tersebut dengan melibatkan tokoh senior yang cakap di bidangnya untuk melakukan pola perekrutan ini.

Fenomena banyaknya relawan pendukung Prabowo dan Jokowi juga merupakan bagian pendorong era terbuka pemilihan menteri ini.

Diharapkan dengan perubahan ini, Jokowi-JK dapat mendorong partai politik membangun sistem keterbukaan dan membangun ukuran kinerja partai tidak hanya untuk konstituennya, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh semua anak bangsa.

Dengan pola ini, reformasi birokrasi dan good governance dapat terwujud. Para menteri dengan sistem yang dibangun terbuka ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negaranya.

Apakah Jokowi-JK bisa tetap menjaga tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat? Kita harapkan demikian. Semua sudah dimulai. Jangan lagi kita kembali ke zaman dunia politik yang hanya dimiliki sebagian orang. Mudah-mudahan Jokowi-JK bisa. Semoga. Amin. (Kompas)

Farid Ari Fandi

faridarifandi@rocketmail.com

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS