TULUNGAGUNG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso menyampaikan bahwa komisinya akan mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk membuat kebijakan yang bertujuan melindungi para pedagang pasar.

Kebijakan perlindungan yang dimaksud, salah satunya adalah membuat inovasi agar masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya generasi muda lebih mencintai produk lokal dan pasar tradisional.

“Kita akan mendorong Pemkab Tulungagung untuk membuat kebijakan yang melindungi para pedagang yang ada di Pasar,” kata Heru Santoso, Sabtu (15/6/2024).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung ini menambahkan, bahwa gagasan pembuatan kebijakan perlindungan pedagang pasar itu didapat dari hasil study referensi ke Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta terkait dengan tata kelola perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan Komisi C DPRD Tulungagung pada tanggal 13 dan 14 Juni 2024.

Dalam kegiatan study referensi yang dilakukan, lanjutnya, Komisi C melihat ada hal yang menarik yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dalam penguatan produk lokal.

“Setiap warga masyarakat Kulon Progo diimbau untuk melakukan transaksi bela beli produk lokal,” terang Heru.

Di sisi lain, sebutnya, para ASN di lingkungan Pemkab Kulon Progo diwajibkan untuk membeli produk lokal termasuk sembako. Selain diwajibkan, pembelian produk lokal juga dijadikan salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan tunjangan penghasilan para ASN.

Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini menambahkan, dalam rangka memproteksi adanya pasar modern berjaringan, Pemkab Kulon Progo membatasinya dengan kuota. Sehingga, keberadaan pasar modern berjaringan tidak menggangu kegiatan transaksi di pasar tradisional, toko-toko kecil, toko kelontong dan lain-lain.

“Peran Bupati dengan perangkatnya sangat penting untuk menguatkan usaha kecil, pedagang, pasar tradisional dan lain-lain,” tuturnya.

Heru mengungkapkan, bahwa kebijakan yang diterapkan Pemkab Kulon Progo hampir sama dengan Pemkot Yogyakarta.

Melalui Dinas Perdagangan setempat, Pemkot Yogyakarta menerapkan kebijakan untuk menata dan mengelola 23 pasar yang ada di wilayahnya.

Termasuk pasar yang menjadi ikon Yogyakarta yaitu pasar Beringharjo agar tetap tumbuh, hidup dan bersaing dengan pasar modern.

“Hasil study referensi ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari,” ungkapnya.

Heru berharap, dengan adanya kebijakan perlindungan pedagang pasar di Kabupaten Tulungagung, pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pasar bisa naik signifikan sekaligus pasar rakyat atau tradisional bisa terus bergaung dan tidak akan mati. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS