BATU – Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari minta Pemerintah Kota Batu terutama Dinas Pendidikan segera menyiapkan skema penganggaran untuk kebutuhan pendidikan anak korban Covid-19.

“Banyaknya orang tua siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batu meninggal dunia. Ini menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah,” kata Khamim Tohari, Selasa (24/8/2021).

Sesuai amanah konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Khamim minta Pemkot Batu untuk hadir membantu memenuhi kebutuhan anak korban Covid-19.

“Apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga pra sejahtera dan orang tua yang meninggal merupakan tulang punggung bagi keluarga,” ujarnya.

Di Kota Batu sendiri, sesuai data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terdapat 29 anak yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19.

Terkait itu, secara khusus dirinya minta Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mulai menyiapkan anggaran beasiswa kepada anak-anak korban Covid-19. Sehingga harapan mereka untuk bisa terus mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi, dapat terwujud.

“Dengan permasalahan seperti ini pemerintah harus ada bagi warganya. Apalagi berbicara pendidikan, pemerintah harus menaruh perhatian lebih bagi calon penerus bangsa. Sehingga sebisa mungkin Dinas Pendidikan bisa mengajukan anggaran beasiswa bagi mereka di PAK 2021 yang akan dibahas dalam waktu dekat,” tegasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu ini pun minta agar anggaran untuk beasiswa dimasukkan dalam pembahasan KUA PPAS 2022. Sehingga bantuan dapat direncanakan tidak hanya tahun ini, tapi juga hingga tahun depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan pihaknya kini sedang mendata jumlah siswa yang kehilangan orang tua karena Covid-19. Beasiswa tersebut rencananya juga akan dibahas pada P-APBD/PAK 2021.

“Untuk anggaran beasiswa bagi siswa yang ditinggal orang tua akibat Covid-19 masih kami data. Kami akan usulkan ke beasiswa bagi mereka di PAK. Saat ini kami masih menunggu jadwal hearing dengan tim anggaran dan badan anggaran,” tandasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS