SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengatakan bahwa ruang publik di kawasan pantai dan pesisir semakin terdesak oleh kepentingan korporasi.

Hal itu disampaikan Darul dalam Rembuk Agraria Pesisir yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Sumenep, Rabu (11/11/2026).

“Hari-hari belakangan ini, aksi korporasi, kegiatan multinasional corporation, yang membuat kemerdekaan ruang publik kita di arena pantai dan pesisir, yang kian hari kian berkurang, karena ruang privat memenangkan pertarungan ruang publik,” ujar Darul di Sumenep.

Menurut dia, masyarakat yang dahulu bebas memanfaatkan pantai untuk mencari hasil laut kini menghadapi pembatasan. Bahkan, ada kawasan yang tidak bisa lagi dimasuki warga karena digunakan perusahaan.

“Betapa nyata dan terang, hari-hari belakang, satu pantai tertentu yang dahulu tempat nenek moyang kita bermain, bapak ibu kita mengambil berkah ilahi di pesisir pantai dalam bentuk kerang, gurita, ikan dan cumi, hari ini tiba-tiba terlarang, karena ada kegiatan perusahaan tertentu di tempat itu,” jelas inisiator Perda Reforma Agraria Kabupaten Sumenep itu.

Darul juga mengungkapkan, persoalan masyarakat pesisir tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan alat tangkap. Ada banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut akses terhadap wilayah pesisir dan sumber penghidupan nelayan.

“Berbicara masyarakat pesisir, kompleksitasnya itu luar biasa. Tidak cukup menyelesaikan problem masyarakat pesisir hanya dengan membawa alat pancing,” ujarnya.

“Komplesitas masyarakat pesisir itu bukan sekedar negara tunai membawa pancing, kotak boks, dan lainnya,” lanjutnya.

Menurut dia, nelayan maupun masyarakat pesisir lainnya sama-sama berpotensi berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Mulai dari perusahaan besar di sektor minyak dan gas hingga pengusaha tambak.

“Kedua-duanya potensial berhadapan dengan korporasi. Korporasi besar perusahaan migas. Korporasi kecil pengusaha tambak,” ujarnya.

Karena itu, Darul mendorong adanya Perda Reforma Agraria untuk memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat sipil, khususnya mereka yang tinggal dan mencari penghidupan di kawasan pesisir.

“Perda reforma agraria, sebagai bagian dari upaya menjaga supremasi masyarakat sipil,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KNTI Kabupaten Sumenep, Taufiqurrahman, menyebut bahwa ada empat isu yang perlu menjadi perhatian dalam perlindungan masyarakat pesisir.

Di antaranya, keadilan agraria pesisir. Menurut dia, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengakses laut dan kawasan pantai.

“Juga perlindungan ruang hidup nelayan. Nelayan harus tetap memiliki akses ke wilayah tangkap agar bisa menjalankan aktivitas melaut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” katanya.

Selain itu, menurut Taufiq, perlindungan ekosistem pesisir juga penting. Kelestarian lingkungan pantai dan sumber daya perikanan perlu dijaga karena menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat nelayan.

“Termasuk keterlibatan nelayan dalam kebijakan. Masyarakat pesisir perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan pesisir,” pungkasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS