BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro berkomitmen mengawal segala kebijakan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan program kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini adalah kinerja selang periode 2025, dengan bentuk ide, pikiran dan gagasan dalam progres pembangunan di segala bidang.

Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Bambang Sutriyono dalam pernyataanya menyampaikan hal tersebut merupakan perwujudan dari amanah rakyat yang harus di pertanggungjawabkan.

“Ini sebagai ikhtiar menghadirkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro tantang apa yang telah dikerjakan sebagai kinerja kami di tahun 2025,” ungkapnya.

Berikut laporan kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro dalam berbagai sektor:

Pendidikan

Pada sektor Pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan sekolah gratis bagi masyarakat Bojonegoro. Serta mendukung dan memberi masukan melalui pansus dalam pembahasan substansi perda dana abadi daerah bidang pendidikan.

Peraturan Bupati Kab. Bojonegoro Nomor 42 tahun 2025 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan harus dijamin tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Peraturan ini bukan hanya larangan untuk menarik biaya SPP. Juga segala bentuk pungutan lainnya. Dengan demikian, beban pengeluaran masyarakat dapat ditekan dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Dalam hal pendidikan, PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus mensosialisasikan program tersebut, kepada masyarakat agar seluruh masyarakat sebagai informasi yang harus diketahui dan fahamin.

Fraksi berkolaborasi bersama DPR RI Dapil IX Jawa Timur, H Abidin Fikri SH MH dengan memberikan aspirasi program Indonesia Pintar sejumlah 10.253 ribu siswa penerima manfaat.

Selain itu, berhasil merealisasikan progam aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses berupa 18 titik. Berupa pembangunan dan rehab ruang kelas baru selama tahun 2025 sebagai sarana belajar dan mengajar anak didik masyarakat Bojonegoro agar lebih nyaman dalam proses belajar.

Kemiskinan
Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih cukup tinggi. Mengacu data Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 mencapai 144.90 ribu jiwa.

Pengentasan kemiskinan harus ditempuh dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Serta membantu mendorong masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

Mengenai peningkatan pendapatan masyarakat yang berpijak pada dua kekuatan utama ekonomi Kabupaten Bojonegoro, yakni sektor pertanian dan UMKM, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bojonegoro serta kemandirian masyarakat dalam mengelola asset daerah maupun lingkungan.

Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro terus membantu masyarakat dengan cara turun ke bawah mendampingi dan menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro adalah dengan terus mendorong program Gayatri, Domba Kesejahterahan dan KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Pandangan Umum fraksi agar merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah di kabupaten bojonegoro

Selain itu, Fraksi PDIP juga mendampingi mengawal dan secara intens mengenai perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Baik dengan dukungan kebijakan maupun pelatihan pengurus melalui penambahan anggaran untuk pelatihan tersebut.

Hukum dan Pemerintahan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan keadilan sosial dengan menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Inisiatif ini lahir dari kepedulian terhadap masih banyaknya warga Bojonegoro yang menghadapi persoalan hukum namun terkendala keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak.

Melalui perda bantuan hukum ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong hadirnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat miskin atas akses keadilan.

Bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai layanan eksklusif, melainkan sebagai hak dasar warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Perda ini diharapkan menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat kecil agar tidak menjadi korban ketidakadilan hukum

Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan berhasil memperjuangkan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I untuk di kontrak hingga 5 tahun kedepan.

Perjuangan ini merupakan bentuk komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan para PPPK yang selama ini telah mengabdi dan memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro.

Melalui pembahasan intensif bersama pemerintah daerah, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten menyuarakan aspirasi para PPPK Angkatan I yang menghadapi ketidakpastian masa kerja akibat berakhirnya masa kontrak.

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perpanjangan SK merupakan langkah yang adil dan rasional, mengingat kinerja, loyalitas. Serta kebutuhan riil pemerintah daerah terhadap tenaga PPPK dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Keberhasilan memperjuangkan perpanjangan SK PPPK Angkatan I ini menjadi bukti bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya hadir dalam ruang-ruang legislasi.

Tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan aparatur dan masyarakat secara luas. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ketenangan dan motivasi bagi para PPPK untuk terus bekerja secaraprofesional, optimal, dan penuh dedikasi.

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa perjuangan ini selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan semangat gotong royong, di mana negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap warga yang mengabdi kepada bangsa dan daerah.

Ke depan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar semakin berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh aparatur di Kabupaten Bojonegoro.

Pertanian

Pada sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro secara konsisten menyatakan penolakan terhadap segala bentuk alih fungsi lahan pertanian.

Fraksi terus mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan verifikasi data faktual lahan pertanian secara terbuka dan partisipatif,serta membentuk Perda RT/RW guna mengamankan lahan sawah yang dilindungi agar tidak beralih fungsi.

Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diamanatkan Pasal 25 Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penetapan LP2B di wilayah kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Di sektor pertanian yang merupakan ujung tombak perekonomian masyrakat. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro terus Mengawal harga jual gabah petani agar sesuai HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah serta mengawal pemerintah untuk memberikan bansos DBHCHT agar langsung diberikan kepada petani dan buruh tembakau senilai @Rp.1.800.000 untuk 15.753 orang Buruh pabrik rokok dan 2.942 orang Buruh Tani Tembakau.

Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro juga berhasil memperjuangkan subsidi pupuk untuk petani hutan serta perda perlindungan dan pemberdayaan petani.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro juga berhasil merealisasikan progam aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses berupa 15 Titik Jalan Usaha Tani (JUT) pada tahun 2025.

Infrastruktur dan pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berhasil menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kabupaten.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi Fraksi PDI Perjuangan dalam mengawal kebijakan perencanaan dan penganggaran agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan aktif memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sarana irigasi, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur pendukung layanan kesehatan.

Infrastruktur yang berdampak terhadap peningkatan mobilitas warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, serta akses masyarakat terhadap layanan publik.

Dalam pembahasan APBD Kabupaten Bojonegoro, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten mengarahkan alokasi anggaran agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau di pinggiran pedesaan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini juga tidak terlepas dari sinergi Fraksi PDI Perjuangan dengan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting bagi kemajuan daerah. Ke depan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus berkomitmen mengawal pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial, sejalan dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro juga berhasil merealisasikanprogam aspirasi masyarakat yang diserapmelalui kegiatan reses berupa Drainase, TPT, Bronjong Sungai, perbaikan jalan poros dan jalan warga sebagai akses masyarakat terhadap layanan publik.

Kesehatan

Dalam kerangka mengurangi pengeluaran masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang tidak dapat dikompromikan.

Melalui Pandangan Umum Fraksi, kami menekankan agar efisiensi anggaran hasil dari restrukturisasi birokasi benar-benar dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Berkat dorongan dan pengawalan yang terus di lakukan,masyarakat Bojonegoro saat ini dapat berobat secara gratis hanya dengan menunjukan KTP karena seluruh masyarakat dikabupaten bojonegoro sudah tercover oleh BPJS Kesehatan

Fraksi PDI Perjuangan Kabupatem Bojonegoro Juga menginisiasi adanya perda KTR (Kawasan tanpa rokok) dan menjadi ketua Pansus dalam pembuatan Perda KTR tersebut.

Penanganan Stunting

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa penanganan stunting di Bojonegoro tidak boleh bersifat seremonial semata tetapi Diperlukan langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan

Sebagai bentuk komitmennya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro selalu mendorong program pengentasan stunting, melalui komisi C Fraksi PDI Perjuangan mengawal program pengentasan stunting dan pemberian bantuan penanganan stunting senilai Rp 2.400.000, bantuan PMT balita stunting @Rp 2.980.000, Bantuan Balita kurang Gizi @Rp 1.140.000

Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro berharap bantuan yang diberikan dapat membuat anak yang terindikasi atau rawan stunting bisa dientaskan secara bertahap.

Itulah komitmen dan tindakan nyata yang Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro lakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Bojonegoro.

Peduli Korban Terdampak Bencana

Sesuai perintah ketua umum terkait menjaga semesta, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan kegiatan bersih-bersih Sungai yang ada di wilayah Selatan kabupaten Bojonegoro.

Penanaman pohon di sepanjang bantaran Sungai bengawan solo dan pelepasan ratusan ribu benih ikan di beberapa embung yang ada di kabupaten bojonegoro.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban banjir dan juga kepada korban kebakaran di Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu.

Seluruh anggota Fraksi kami turun langsung membantu masyarakat membersihkan rumah serta menyediakan makanan bagi korban terdampak yang tidak sempat memasak dengan dapur umum.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk menjaga aliran sungai tetap bersih dan lancar, serta mengawal agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi perumahan, gedung, ruko, dan bangunan lainnya.

Politik bukan soal kekuasaan semata, tetapi soal keberpihakan dan kerja nyata Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berjanji akan terus hadir, mendengar, tertawa, menangis dan setia bersama rakyat untuk memperjuangkan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Bojonegoro.

Organisasi, Kepemudaan dan Sapa warga.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro terlibat aktif berkegiatan bersama Organisasi di wilayah Bojonegoro khususnya Organisasi Kepemudaan.

Kami sadar bahwa dengan melibatkan pemuda maka Partai PDI Perjuangan juga akan semakin berkembang, diantara kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah Lomba Mobile Legend yang mana mayoritas pesertanya adalah berusia sekolah.

Kegiatan yang melibatkan Organisasi Karangtaruna juga aktif kami lakukan, bahkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro yaitu Donny Bayu Setiawan adalah merupakan Ketua Karangtaruna Kabupaten Bojonegoro.

Hal ini juga berimbas baik dengan kebutuhan kita yaitu menggandeng pemuda untuk kita libatkan dalam setiap kegiatan Partai atau fraksi.

Didukung bonus Demografi kabupaten bojonegoro tercatat dalam data Dinas Dukcapil bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro 63% adalah usia produktif dengan rentan usia antara 19 – 29 Tahun. Data ini menunjukkan bahwa Sektor Kepemudaan ini harus di garap serius guna memperbesar Partai.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berhasil mengimplementasikan program Sapa Warga sebagai sarana efektif untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi, dan menjawab langsung kebutuhan masyarakat.

Program ini menjadi bukti nyata komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam menghadirkan wakil rakyat yang dekat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Melalui kegiatan Sapa Warga yang dilaksanakan secara rutin dan menyentuh langsung ke tingkat desa dan lingkungan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang inklusif dan partisipatif.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta usulan terkait berbagai persoalan, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sosial, hingga ekonomi. Aspirasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai dengan kewenangan fraksi.

Fraksi terlibat aktif berkegiatan bersama Organisasi di wilayah Bojonegoro khususnya Organisasi Kepemudaan,dengan kesadaran bahwa dengan melibatkan pemuda maka Partai PDI Perjuangan juga akan semakin berkembang, diantara kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah Lomba Mobile Legend yang mana mayoritas pesertanya adalah berusia sekolah, kegiatan yang melibatkan Organisasi Karangtaruna juga aktif kami lakukan.

Bahkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro yaitu Donny Bayu Setiawan adalah merupakan Ketua Karangtaruna Kabupaten Bojonegoro, hal ini juga berimbas baik dengan kebutuhan kita yaitu menggandeng pemuda untuk kita libatkan dalam setiap kegiatan Partai atau fraksi.

Didukung bonus Demografi kabupaten bojonegoro tercatat dalam data Dinas Dukcapil bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro 63% adalah usia produktif dengan rentan usia antara 19 – 29 Tahun. Data ini menunjukkan bahwa Sektor Kepemudaan ini harus di garap serius guna memperbesar Partai.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro berhasil mengimplementasikan program Sapa Warga sebagai sarana efektif untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi, dan menjawab langsung kebutuhan masyarakat.

Program ini menjadi bukti nyata komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam menghadirkan wakil rakyat yang dekat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Melalui kegiatan Sapa Warga yang dilaksanakan secara rutin dan menyentuh langsung ke tingkat desa dan lingkungan masyarakat,

Fraksi PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang inklusif dan partisipatif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta usulan terkait berbagai persoalan, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sosial, hingga ekonomi.

Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai dengan kewenangan fraksi. (dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS