SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 selama ini sudah sesuai dengan jalur, meski masih ada beberapa kekurangan.

“Menurut saya, dari sisi apa yang kami awasi, satu di antara fungsi DPRD bahwa pengendalian Covid-19 yang dilakukan Pemprov sudah on the track (sesuai dengan jalur, red), walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Ini memang sesuatu yang belum pernah kita alami sama sekali, sehingga pendekatannya trial and error,” ujarnya di Surabaya, Senin (9/8/2021).

Menurutnya, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ada yang setuju dan tidak lantaran khawatir berhentinya perputaran ekonomi di wilayah tersebut, sehingga pembatasan yang diberlakukan tidak maksimal.

“Pelaksanaan PPKM yang tidak sepenuh hati menyebabkan kita mengalami lonjakan Covid-19 di akhir bulan Juni hingga Juli, di mana dari 38 kabupaten/kota itu 35 di antaranya masuk zona merah,” ujar Kusnadi

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu tak menampik bahwa penanganan pandemi Covid-19, termasuk keputusan pelaksanaan PPKM sangatlah tidak mudah, baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, maupun bagi masyarakat.

“Karena pandemi Covid-19 yang terjadi hingga tahun kedua ini memang menghancurkan struktur kehidupan masyarakat, perekonomian,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa saat ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian Covid-19 adalah Pemerintah Pusat. 

Kemudian, lanjut Kusnadi, dalam pelaksanaan pengendalian Covid-19, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan bagi yang terpapar Covid-19, seperti pengelolaan rumah sakit, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dengan stakeholder terkait. Sementara untuk vaksinasi Covid-19 dialihkan penanggung jawab utamanya adalah TNI/Polri.  

“Jadi Pemerintah Provinsi tugas utamanya adalah tugas bebantuan, melakukan koordinasi para kepala daerah di Jatim ini. Kami tidak bisa melakukan eksekusi langsung karena adanya otonomi daerah,” ujarnya. 

“Dalam hal ini adanya ego-ego kewilayahan, sektoral itu bukan suatu permasalahan yang mudah juga,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Kusnadi, DPRD Jawa Timur melihat bahwa Gubernur Jawa Timur selama ini seperti bekerja sendiri karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya seolah tidak mendukung kerja keras Gubernur. 

“Kenapa kami bilang begitu? Karena ternyata banyak OPD dari Pemda itu yang masih Plt (Pelaksana tugas, red). Di mana pelaksana tugas ini berbeda dari petugas yang definitif, yang akhirnya kita kemudian meminta diisi sesegera mungkin. Dan Alhamdulillah sekarang sudah terisi, semoga dengan bertambahnya petugas yang mempunyai kewenangan, yang definitif ini, maka konsolidasi untuk pengendalian Covid-19 bisa lebih masif,” tandasnya.

Di luar semua tantangan dan kendala yang ada, Kusnadi melihat bahwa dalam seminggu terakhir kondisi Covid di Jatim sudah mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari angka keterisian tempat tidur di rumah sakit yang sudah mulai menurun.

“Ini menunjukkan Covid di Jatim sudah mengalami penurunan sekalipun tidak langsung anjlok. Semoga saja ini terus menurun dan melandai,” harapnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS