Kamis
19 November 2026 | 2 : 52

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Jatim Desak Pemprov Perketat Perlindungan Data Warga untuk Cegah Pinjol Ilegal

pdip jatim 260201 saifudin batu 1

SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memperkuat sistem pelindungan data pribadi masyarakat untuk mempersempit celah penyalahgunaan identitas dalam praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Saifudin Zuhri mengatakan, penanganan pinjol ilegal tidak cukup hanya dengan memblokir aplikasi maupun nomor telepon yang digunakan pelaku. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan data, sumber dan cara memperoleh data tersebut juga perlu ditelusuri.

“Penanganan pinjol ilegal jangan berhenti pada pemblokiran aplikasi atau nomor telepon. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan data, sumber dan cara memperoleh data tersebut juga perlu ditelusuri,” ujar Saifudin, Sabtu (26/9/2026).

Dorongan tersebut disampaikan menyusul tingginya pengaduan pinjol ilegal di Jawa Timur. Data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat 2.356 pengaduan pinjol ilegal di Jatim sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Saifudin menegaskan, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh kasus berkaitan dengan kebocoran data. Namun, tingginya jumlah pengaduan menjadi sinyal perlunya mempersempit ruang penyalahgunaan identitas masyarakat.

“Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh kasus berkaitan dengan kebocoran data. Namun, tingginya pengaduan menjadi sinyal perlunya mempersempit celah penyalahgunaan identitas masyarakat,” kata legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu itu.

Menurut Saifudin, Pemprov Jatim perlu melakukan audit keamanan secara berkala terhadap sistem yang menyimpan dan memproses data masyarakat. Pengamanan juga harus didukung tata kelola yang ketat, bukan semata-mata mengandalkan teknologi.

Ia mendorong pembatasan akses data berdasarkan kewenangan. Setiap aktivitas akses terhadap data juga perlu dicatat sehingga dapat ditelusuri apabila kemudian muncul dugaan penyalahgunaan.

Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang antara lain mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi.

Saifudin juga meminta Pemprov Jatim menyiapkan mekanisme respons cepat apabila terjadi dugaan kegagalan pelindungan data. Berdasarkan Pasal 46 UU PDP, dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga.

Selain penguatan sistem, Saifudin mendorong koordinasi lintas lembaga antara Pemprov Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas PASTI, aparat penegak hukum, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan pengaduan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, mulai dari penerimaan laporan, penelusuran modus, hingga tindak lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan identitas.

Di sisi pencegahan, edukasi keamanan data juga dinilai perlu diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat perlu memahami risiko memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

Data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto KTP, kode OTP, PIN, kata sandi, hingga nomor telepon harus dijaga dan tidak diberikan sembarangan.

Saifudin menambahkan, Pemprov Jatim juga perlu memiliki pemetaan pengaduan berdasarkan wilayah, modus, bentuk penyalahgunaan identitas, serta tindak lanjut setiap laporan.

Pemetaan tersebut dinilai penting untuk membaca pola pinjol ilegal sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan berbagai bentuk penipuan digital.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan data masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi urusan keamanan sistem digital, tetapi juga bagian dari pelayanan publik dan perlindungan warga dari dampak kejahatan berbasis teknologi. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Guntur Wahono Tampung Usulan Jalan dan Jembatan di Blitar, Akses Tiga Desa di Bakung Jadi Prioritas

BLITAR – Perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Bakung menjadi salah satu ...
HEADLINE

PDIP Dorong RUU Pemilu Cegah Kecurangan Sejak Regulasi, KPU-Bawaslu Harus Independen

JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Ingatkan Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Dibarengi Pengendalian Banjir

SURABAYA – Pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti, Surabaya, tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan kapasitas ...
KRONIK

Nia Fauzi Ajak Calon Sarjana Universitas PGRI Sumenep Jadi Generasi The Future Stars Now

SUMENEP – Ketua TP PKK Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, menyatakan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi ...
LEGISLATIF

Laporkan Hasil Reses, PDIP Sumenep Soroti Distibusi Pupuk Bersubsidi hingga Karut Marut Desil

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat ...
LEGISLATIF

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, Pulung Agustanto Ingatkan Layanan Kesehatan Jangan Terganggu

JAKARTA – Penurunan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan APBN 2027 menjadi perhatian Anggota ...