JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan safari kunjungan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). Lembaga anti-rasuah itu mendiskusikan masalah pendanaan partai politik dengan PDIP.

Kedatangan tim KPK disambut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen.

Di depan tim KPK, Hasto memaparkan desain untuk memberikan bantuan kepada partai politik didasari kesadaran bahwa partai politik merupakan pusat penggemblengan calon pemimpin.

Hasto juga menjelaskan jenis pendanaan partai politik, yaitu yang didasari perolehan suara saat pemilu (electoral based), dana tetap untuk partai (fix based) yang diusulkannya untuk sekolah partai, serta pendanaan yang berdasarkan performa partai (performance based).

“Sehingga ada partai politik yang memang betul-betul membangun organisasi dengan baik, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, tidak pernah jual-beli jabatan, misalnya seperti itu, tentu saja harus mendapat apresiasi. Dari manajemennya, ada partai yang ber-ISO, bisa dipertanggungjawabkan, proses demokratisasi di internal partai, itu semua kan bisa mendapatkan insentif,” terang Hasto.

Dia menuturkan, dialog dengan KPK sangat komprehensif. Pihaknya juga akan memberikan berapa perkiraan kebutuhan yang masih realistik tetapi dengan sebuah tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi kepentingan.

Sedang Wabendum PDIP Rudianto Tjen menyebut diskusi dengan KPK sebagai angin segar. Menurutnya, KPK bisa membantu meyakinkan pemerintah soal pembiayaan partai.

“Kalau dari partai kan memang kita selama ini mencari pendanaan dalam suatu kegiatan-kegiatan partai. Tetapi angin segar diskusi kita dengan teman-teman KPK mengerti kebutuhan kita dan juga nanti akan membantu meyakinkan pemerintah untuk membantu pembiayaan partai, supaya kita bisa melakukan pembinaan ke kader-kader kita. Kita harapkan punya visi misi yang sama lah untuk membangun bangsa ini,” ujarnya.           

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, dalam pertemuan itu didiskusikan dua hal.

Pertama, pendanaan real dan ideal dalam partai politik itu seperti apa. Kedua, bagaimana mengaitkan dengan pembangunan sistem integritas partai politik.

Giri mengatakan pihaknya mengenalkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Giri ingin agar kenaikan pendanaan partai dikaitkan dengan prestasi partai politik.

“Untuk membangun rekrutmen kaderisasi demokrasi internal dan kode etik segala macam, karena pada dasarnya uang APBN yang akan digelontorkan itu uang rakyat juga. Nanti harus bagaimana ini rakyat yang bisa mendapatkan hal setimpal dari pendanaan,” terang Giri.

Dia berharap hasil kajian ini bisa lebih meyakinkan semua pihak bahwa demokrasi yang baik harus dibangun sistem tata kelola yang baik juga. Sebab, dalam tata kelola yang baik, manajemen harus rasional.

“Mengapa? Karena selama ini pendanaan negara ini hanya 0,05 persen dan itu tidak rasional dengan manajemen partai politik,” ungkapnya.

Menurut Giri, partai-partai mempunyai komitmen membuka data serta membantu KPK menyimpulkan kondisi ideal dan realistis bagi pendanaan partai politik. Selain pendanaan pasti berdasarkan jumlah suara, partai akan mendapatkan pendanaan lebih jika berhasil membangun integritas sesuai dengan indikator.

“Saya pikir ini suatu kemajuan bagi kita bahwa di konsep awal 2016 pendanaan parpol bisa lebih kalau dia bisa mengumpulkan iuran anggota yang lebih banyak. Tapi kita melihat kajian bahwa jarang partai itu efektif bisa mengumpulkan iuran dari anggotanya. Jadi kemungkinan akan kita ubah bahwa nanti partai itu akan mendapat pendanaan yang lebih apabila partai mempunyai skor performance terhadap integritas parpol. Ada 49 indikator itu,” jelasnya.Dengan begitu, Giri yakin tidak ada lagi yang skeptis bahwa pendanaan parpol tidak dapat memperbaiki partai. Sebab, saat dikaitkan dengan pendanaan yang sifatnya variabel terhadap SIPP, otomatis partai yang bagus prestasinya akan mendapatkan pendanaan yang bagus juga. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS