BLITAR – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, perbaikan jaringan air bersih, serta penguatan program padat karya guna menekan angka pengangguran.

Komitmen tersebut disampaikan usai pelaksanaan kegiatan reses masa sidang ke-2 yang digelar di desa setempat.

Dalam forum dialog bersama warga, berbagai persoalan mendasar disampaikan secara terbuka, mulai dari kondisi infrastruktur desa yang membutuhkan peningkatan hingga keterbatasan akses air bersih yang masih dirasakan sebagian warga.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses merupakan catatan penting yang tidak boleh berhenti sebatas seremonial.

Dia menegaskan, seluruh masukan akan dirangkum dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas.

“Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan dan akan kami kawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya program padat karya sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan penghasilan bagi warga, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan desa.

“Kami mendorong agar program padat karya diperluas dan tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja, desa bisa dibangun, dan ekonomi lokal bergerak,” tambahnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar ini berharap, melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, berbagai aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan.

Untuk itu, Sugeng mengajak warga untuk terus aktif menyampaikan kebutuhan dan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai harapan bersama.

Reses masa sidang ke-2 tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen, sekaligus memastikan bahwa suara masyarakat desa benar-benar menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS