Sabtu
07 Desember 2024 | 3 : 29

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Prihatin Adanya Mahasiswa PTN Inginkan Khilafah

pdip-jatim-sri-untari-ketua-fraksi

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno prihatin  terhadap adanya sebuah hasil penelitian yang menyebutkan, bahwa 80 persen responden mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menginginkan berdirinya negara khilafah.

“Ini kan ironis, generasi muda bangsa yang terdidik dan lembaga pendidikannya dibiayai negara justru mau mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah,” kata Sri Untari, kemarin.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011, telah ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia. Pendidikan ideologi Pancasila, ujar Untari, harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan.

“Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa,” ujarnya.

Bahkan, tambah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila. Sebab, Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.

“Pancasila itu justru selaras dengan Islam. Jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini,” tegas dia.

Upaya lain memperkokoh persatuan yang dilakukan PDIP yakni bagaimana menciptakan pilkada beretika agar masyarakat tidak gaduh hanya karena penyelenggaraan pilkada.

“Dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, kami akan upayakan pilkada yang teduh dan tak gaduh,” harap Untari.

Di sisi lain, pihaknya juga mengusulkan agar anggaran dana transfer desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalan pencairan.

“Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang inj kurang strong (kuat),” ujarnya.

Politisi asal Malang ini juga minta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Sebab, terangnya, kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh di Indonesia.  (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Setelah Surabaya Timur, Pemkot Siap Bangun Lagi 2 RSUD di Utara dan Selatan

SURABAYA – Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Surabaya Timur, tepatnya di Medokan ...
LEGISLATIF

Dua Legislator Banteng Jember Kawal Upaya Pemberdayaan Petani

JEMBER – Dua legislator banteng DPRD Jember, yakni Chandra Ary Fianto dan Wahyu Prayudi Nugroho mengawal upaya ...
SEMENTARA ITU...

PPDB Zonasi, Pemkot Surabaya Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

SURABAYA – Soal zonasi yang masih menjadi polemik dunia pendidikan di berbagai wilayah, Walikota Eri Cahyadi ...
LEGISLATIF

Legislator DPRD Jombang Mulai Reses, Donny: Sosialisasikan APBD 2025

JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang mengadakan rapat paripurna internal pada Kamis (5/12/2034). Agenda rapat merupakan ...
LEGISLATIF

2025 Dapil 7 Jatim Menuju Bebas Blankspot, Novita: Kado Digitalisasi untuk Pelaku UMKM & Ekraf

JAKARTA – Langkah nyata menuju masa depan digital terus digulirkan di Dapil 7 Jawa Timur. Rencana pembangunan ...
KRONIK

Pasangan Lukman-Fauzan Unggul Telak dalam Rekapitulasi KPU Bangkalan

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk ...