oleh

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Prihatin Adanya Mahasiswa PTN Inginkan Khilafah

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno prihatin  terhadap adanya sebuah hasil penelitian yang menyebutkan, bahwa 80 persen responden mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menginginkan berdirinya negara khilafah.

“Ini kan ironis, generasi muda bangsa yang terdidik dan lembaga pendidikannya dibiayai negara justru mau mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah,” kata Sri Untari, kemarin.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011, telah ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia. Pendidikan ideologi Pancasila, ujar Untari, harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan.

“Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa,” ujarnya.

Bahkan, tambah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila. Sebab, Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.

“Pancasila itu justru selaras dengan Islam. Jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini,” tegas dia.

Upaya lain memperkokoh persatuan yang dilakukan PDIP yakni bagaimana menciptakan pilkada beretika agar masyarakat tidak gaduh hanya karena penyelenggaraan pilkada.

“Dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, kami akan upayakan pilkada yang teduh dan tak gaduh,” harap Untari.

Di sisi lain, pihaknya juga mengusulkan agar anggaran dana transfer desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalan pencairan.

“Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang inj kurang strong (kuat),” ujarnya.

Politisi asal Malang ini juga minta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Sebab, terangnya, kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh di Indonesia.  (goek)