Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi 5,29 persen ditopang faktor musiman, namun pemerintah diminta mewaspadai perlambatan industri pengolahan dan sektor pertanian.

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026 patut disyukuri di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Mengacu pada rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Said menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 turut didorong berbagai faktor musiman, seperti libur sekolah, penerimaan peserta didik baru, hingga tingginya kebutuhan energi selama musim kemarau.

Menurutnya, masa libur sekolah memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang mencapai 10,6 persen. Sementara aktivitas penerimaan siswa baru turut mengerek sektor informasi dan komunikasi hingga tumbuh 6,97 persen.

Selain itu, cuaca panas selama musim kemarau serta meningkatnya harga gas akibat konflik geopolitik turut mendorong sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen.

Meski demikian, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Ia menyoroti melambatnya pertumbuhan industri pengolahan dari 5,04 persen pada triwulan I 2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II 2026.

Menurutnya, perlambatan sektor industri harus menjadi perhatian serius karena menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional.

“Industri pengolahan merupakan salah satu motor utama perekonomian dan pencipta lapangan kerja formal. Perlambatan sektor ini harus segera diantisipasi,” ujar Said Abdullah, Kamis (6/8/2026).

Said juga menyoroti perlambatan sektor pertanian. Meskipun panen raya berlangsung di berbagai daerah, pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.

Padahal, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 28,75 persen tenaga kerja nasional.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif sebesar 5,05 persen meski sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen akibat momentum Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen dan ekspor meningkat 4,13 persen, jauh lebih baik dibanding pertumbuhan ekspor triwulan I 2026 yang hanya mencapai 0,9 persen.

Tenaga Kerja Informal Masih Mendominasi

Di sektor ketenagakerjaan, Said mencatat jumlah pekerja formal maupun informal sama-sama mengalami peningkatan. Namun, proporsi pekerja informal masih mendominasi pasar tenaga kerja nasional.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada Mei 2026 jumlah pekerja formal mencapai 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen, sedangkan pekerja informal mencapai 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen.

Menurut Said, kondisi tersebut menjadi tantangan karena menunjukkan penciptaan lapangan kerja formal belum mampu mengejar pertumbuhan tenaga kerja informal.

“Tantangan ke depan adalah memperbesar proporsi tenaga kerja formal melalui penguatan sektor industri, perdagangan, dan peningkatan akses pendidikan tinggi,” katanya.

Said menilai tingginya proporsi pekerja informal turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari sebelumnya 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, rasio gini juga meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat program afirmasi bagi pekerja informal, antara lain melalui perluasan jaminan sosial, kemudahan akses BPJS, pemberian beasiswa, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS