Selasa
10 November 2026 | 9 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kerjasama dengan Kemenkumham, Pemkab Sumenep Lakukan Terobosan Pembuatan Paspor

PDIP-Jatim-Bupati-Fauzi-01032022

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Bandara Trunojoyo. Rencana itu digagas setelah bandara tersebut bakal membuka penerbangan rute khusus umrah.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menyambut baik rencana pembukaan ULP di bandara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu. Menurutnya, dengan dibukanya layanan paspor di Kota Keris, maka masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke Pamekasan untuk membuat paspor, khususnya bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah umrah.

“Ini merupakan komitmen Pemkab Sumenep untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang ingin membuat paspor,” ujar Bupati Fauzi, kepada sejumlah media, Kamis (4/8/2022).

Menurut Bupati Fauzi, layanan yang baik adalah layanan yang didekatkan dengan masyarakat. Sehingga pihaknya sudah berkomitmen dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, saat melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati pada Selasa (2/8/2022) kemarin.

“Tiga hari lalu saya sudah bertemu dengan Kakanwil Kemenkumham Jatim, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan. Nah, hasil pertemuan itu, kami berkomitmen memudahkan masyarakat Sumenep dalam membuat paspor. Bahkan di hari tertentu bisa juga dilayani di Mall Pelayanan Publik,” jelasnya.

Bupati Fauzi menambahkan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa maskapai untuk penambahan rute penerbangan. Untuk saat ini, Surabaya-Sumenep maupun sebaliknya masih jadi rute utama.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga menegaskan, ke depan pihak Pemkab Sumenep akan mencoba membuka rute baru. Bahkan, ia pun menyambut baik usulan untuk membuka penerbangan internasional.

“Ada opsi membuka rute Sumenep-Denpasar dan Sumenep-Jakarta. Kami tentunya berharap nantinya pemberangkatan jemaah umroh khususnya warga Madura dapat diakomodir melalu Bandara Trunojoyo,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumhan Jatim, Zaeroji membenarkan bahwa pihaknya akan membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Bandara Trunojoyo Sumenep.

“Ada rencana dibuka Unit Layanan Paspor di Area Bandara Trunojoyo,” ujarnya.

Menurutnya, ULP menjadi upaya untuk semakin mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Sebab itu, Zaeroji menyambut baik rencana pembukaan ULP di Sumenep. Pihaknya membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan Pemkab Sumenep.

“Warga Madura masih mendominasi jumlah pemohon paspor untuk saat ini. Baik untuk ibadah umroh dan pekerja migran,” terangnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Batara Goa Nilai Gibran Lebih Elegan Jika Mundur, Aspirasi Pemakzulan Diteruskan ke DPR RI

SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan lebih ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Dorong Obat Herbal Teruji Masuk Rumah Sakit dan Puskesmas

SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan produk obat bahan alam yang telah teruji secara medis di rumah ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Ingatkan Pentingnya Transportasi Terintegrasi untuk Wisata Pantai Malang Selatan

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya penyediaan transportasi ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Mas Dhito Petakan Daerah Rawan Bencana di Kediri

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya memetakan daerah rawan bencana dan menyiapkan ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Terus Menjadi Pahlawan, Perangi Kemiskinan dan Pengangguran

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap warga Kota Pahlawan terus menjadi pahlawan melalui aksi nyata ...
HEADLINE

Puan Maharani: Pimpinan DPR Tindaklanjuti Usul HMP Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan ...