TRENGGALEK – Rencana pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menghadapi sejumlah kendala.

Setelah gagal dicairkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025, kini nilai pinjaman tersebut juga harus dikoreksi menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Jika sebelumnya Pemkab Trenggalek berencana mengajukan pinjaman senilai Rp 106 miliar, kini jumlah tersebut dikurangi menjadi maksimal Rp 70 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama turunnya nilai pengajuan pinjaman. Dari total Rp 106 miliar rencana awal, semula Rp 56 miliar direncanakan cair pada P-APBD 2025 dan Rp 50 miliar pada APBD 2026. Namun karena pengajuan tersebut gagal dieksekusi pada P-APBD 2025, seluruhnya kini digabungkan dalam tahun anggaran 2026.

“Dengan permasalahan yang kita miliki, kekuatan anggaran kita tidak mencukupi untuk meminjam hingga Rp 100 miliar sekaligus. Akhirnya hanya bisa meminjam sekitar Rp 70 miliar,” ungkap Wahyudi, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, nilai Rp 70 miliar tersebut merupakan hasil perhitungan bersama PT SMI yang menyesuaikan kekuatan fiskal Kabupaten Trenggalek, terutama dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tergolong rendah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kendala dalam proses pelunasan di kemudian hari.

“Dari kita sendiri juga menyadari bagaimana kekuatan fiskal kita masih sangat rendah,” lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD dari Dapil Dongko–Munjungan itu.

Apabila pinjaman tersebut disetujui, porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, yakni lebih dari 50 persen dari total nilai pinjaman.

“Untuk mitra kerja kami di Komisi III, Dinas PUPR mendapatkan alokasi sekitar Rp 40 miliar, kemudian Dinas Perkimhub sekitar Rp 4 miliar, sementara sisanya tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya,” jelasnya.

Wahyudi menambahkan, rencana pinjaman tersebut segera dibahas dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Trenggalek dalam waktu dekat. Dengan begitu, eksekusi program yang dibiayai dari pinjaman PT SMI diharapkan bisa segera dimulai pada awal tahun anggaran 2026. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS