SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendesak Pemkot Surabaya menindak provider yang tidak taat aturan dan seringkali memasang kabel jaringan internet tanpa koordinasi dengan pemkot.

Menurut Eri, persoalan semrawutnya kabel udara milik provider ini bukan sekadar masalah estetika atau keindahan kota, melainkan sudah menyentuh aspek keselamatan warga.

“Ada sebagian provider yang tiba-tiba pasang tanpa koordinasi dengan Pemkot. Ini selain mengganggu utilitas lain, juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar Eri kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti banyaknya kasus di mana pemasangan utilitas baru justru merusak infrastruktur yang sudah ada, seperti yang terjadi daerah Sukolilo beberapa waktu lalu.

“Pemasangan utilitas A sering mengganggu utilitas B. Bahkan ada yang mengganggu saluran PDAM. Di Sukolilo kemarin, setelah dipasang, paving tidak ditata lagi. Kalau tidak ada laporan atau tekanan dari DPRD, mungkin dibiarkan lama. Ini yang kami sesalkan,” ujarnya.

Mengingat keterbatasan personel dinas terkait, Eri minta fungsi pengawasan diperluas hingga ke tingkat perangkat wilayah. Lurah dan camat diminta lebih proaktif memantau aktivitas pemasangan kabel atau pipa di wilayahnya masing-masing.

“Lurah dan camat harus proaktif. Kalau ada pemasangan di kampung-kampung, harus dicek izinnya. Jangan sampai provider seenaknya sendiri memasang tanpa mengikuti desain tata kota yang sudah ada,” imbuhnya.

Terkait rencana Pemkot Surabaya memindahkan kabel ke bawah tanah atau ducting, Komisi C sangat mendukung langkah tersebut. Selain mempercantik kota seperti yang sudah dimulai di kawasan Kota Lama, sistem ducting dinilai mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi Surabaya.

Namun, Eri mengakui bahwa tantangan terbesar adalah biaya investasi awal yang cukup mahal, baik bagi pemerintah maupun pihak provider yang sudah telanjur berinvestasi pada tiang udara.

“Memang butuh investasi besar dan komunikasi intens dengan provider. Tapi ke depan, dinas harus mendesain ini secara komprehensif dan terintegrasi agar tidak ada lagi tumpang tindih kabel yang semakin kompleks. Kota harus aman dan nyaman bagi semuanya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana menjadikan pusat kota seperti Jalan Darmo dan Basuki Rachmat, sebagai pilot project untuk jaringan kabel utilitas bawah tanah, setelah sebelumnya dilakukan di kawasan Kota Lama. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS