JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta tak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Acara itu dihadiri pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, sejumlah menteri kabinet hingga kepala daerah. “Jangan ada lagi ego-ego sektoral karena rakyat tidak sabar lagi menanti dan merasakan indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Jokowi.

Dia berterima kasih kepada seluruh aparat yang hadir karena telah bekerja mencegah dan memberantas korupsi. Menurut dia, upaya tersebut sudah terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang naik dari 34 pada 2014 menjadi 38 pada 2018.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan angka pungutan liar mengalami penurunan.

Pungli di layanan kesehatan turun dari 14 persen ke angka 5 persen. Sementara pungli di lingkungan pencatatan sipil turun dari 31 persen ke 17 persen.

Namun Jokowi belum puas dengan hasil itu. “Kita ingin semua angka ini turun jadi Corruption 0 persen,” ujarnya.

Dia mengingatkan, bahwa korupsi adalah musuh bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa untuk bergerak maju, dan penghalang untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia.

Karena itu, tegas Jokowi, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda aksi dan mencegah pemberantasan korupsi.

Ke depannya Jokowi berharap seluruh aparat penegak hukum dapat terus menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi yang sudah dituangkan dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2018.

Dia menyebutkan, di dalam perpres tersebut terkandung semangat kalau semuanya bersama-sama harus berkolaborasi untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Fokus Stranas Pencegahan Korupsi sudah jelas dalam tiga hal, yang pertama perizinan dan tata niaga, yang kedua keuangan negara, yang ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” tegasnya.

Sejauh ini, menurutnya, sudah ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam tiga hal tersebut, seperti untuk perizinan dan tata niaga, ada online single submission (OSS) dan kebijakan satu peta.

Untuk keuangan negara, sambung presiden, ada integrasi perencanaan penganggaran. Jokowi juga membenarkan apa yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, bahwa e-planning, e-budgeting belum semuanya tersistem dalam satu aplikasi platform.

Sementara untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tambah Jokowi, ada integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS