JAKARTA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan janji Nawacita yang harus dipenuhi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Legislator asal dapil 6 Jawa Tmur ini mengatakan, miskinnya infrastruktur menjadi akar persoalan mengapa Indonesia kurang kompetitif sebagai negara tujuan investor.

Menurut Eva, deindustrialisasi dalam sepuluh tahun terakhir harus diakhiri, agar negara ini bukan semata menjadi pasar barang dan pengimpor barang.

“Rusak nih, mental bangsa karena menjadi negara konsumen. Enggak inovatif, enggak kreatif, dan jadi bangsa instan,” kata Eva kepada wartawan, Senin (21/3/2016).

Hal ini disampaikan Eva menanggapi kritik yang disampaikan Partai Demokrat terkait pembangunan infrastruktur selama era pemerintahan Jokowi. Idealnya, jelas Eva, pembangunan infrastruktur dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi tinggi.

Hal itu terjadi seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu mencapai 7 persen. Dengan demikian, pemerintahan saat ini tinggal lepas landas.

“Saat ini, Jokowi terpaksa ngejar-ngejar ketertinggalan tersebut, agar kita jadi produsen dan bisa mewariskan modalities ke pemimpin-pemimpin berikutnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, APBN telah mengatur alokasi belanja negara untuk tiap-tiap pos, seperti anggaran kesehatan 20 persen, kesehatan 5 persen, dan anggaran PNS sebesar 60 persen. “Jadi, pembiayaan infrastruktur kita mengandalkan FDI (foreign direct investment), pinjaman, pasar modal, dan lain-lain,” urai Eva.

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar jika Presiden Jokowi saat ini menggunakan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Dia menilai, Jokowi hanya berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.

“Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengebut ketertinggalan di era sebelumnya,” kata Andreas.

Dia mengungkapkan, sejak era reformasi, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kesempatan yang panjang untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Namun, di era pemerintahan SBY yang berlangsung selama sepuluh tahun, dia menilai ada kesempatan untuk mengebut pembangunan itu. “Harusnya di era SBY itu dilakukan, tapi tidak terjadi,” ujar Andreas.

Andreas menilai, wajar jika kini Jokowi berniat melanjutkan proyek wisma atlet Hambalang yang menjadi lahan korupsi di era SBY. Ia tidak melihat hal tersebut sebagai sindiran kepada SBY.

Sebab, banyak juga contoh lain dimana Jokowi sudah menyelesaikan pembangunan yang mandek di era sebelumnya.

Dia mencontohkan pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cipali. “Bukan hanya Hambalang, tapi semua infrastruktur yang mandek diselesaikan,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS