JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri siap turun gunung untuk melakukan konsolidasi dengan partai politik pendukung pemerintahan.

Sebelum konsolidasi dilakukan, Megawati meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, saat keduanya makan siang di Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016).

Megawati tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB, atau tepat saat waktu santap siang. Ia membawakan makanan mulai dari mie goreng dan mie rebus untuk disantap berdua dengan Jokowi. Sementara tuan rumah menyajikan ikan bakar.

Acara santap siang berlangsung tertutup sekitar satu jam. Usai makan siang, Jokowi dan Megawati menikmati secangkir teh di teras belakang Istana Merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa ia telah meminta izin Jokowi untuk membantu konsolidasi politik yang kini tengah dilakukan pemerintah.

Konsolidasi mulai dilakukan Jokowi pasca aksi unjuk rasa besar-besaran di sekitar Istana pada 4 November lalu.

Aksi unjuk rasa itu untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dilaporkan menista agama.

Pasca-unjuk rasa yang berujung ricuh pada malam harinya itu, Jokowi menemui para ulama, kesatuan TNI-Polri hingga bersilaturahmi dengan ketua umum partai politik.

Sebelum mengundang Megawati, Jokowi juga sudah lebih mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan parpol oposisi, ke Istana.

Jokowi juga sudah menghadiri acara yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Khusus untuk komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah, Megawati mengaku akan turut membantu membangun komunikasi.

Ia sudah menerima Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di kediamannya pada Minggu (20/11/2016) dan akan dilanjutkan dengan pertemuan lainnya.

“Beberapa hari ini saya akan bertemu juga dengan beberapa partai pendukung Presiden, dan itulah permintaan saya pada beliau (Jokowi), saya minta izin agar bisa berkomunikasi lagi,” kata Megawati.

Sementara Jokowi dalam kesempatan tersebut kembali berbicara soal aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi.

“Ada yang aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebetulnya buat saya itu biasa saja. Tapi yang paling penting jangan merugikan NKRI. Jangan melemahkan Bhineka Tunggal Ika kita. Jangan merongrong Pancasila,” ucap Jokowi.

Bersatu Kembali

Megawati mengatakan, parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla seharusnya bisa memperkuat pemerintahan dengan mengusung calon yang sama dalam Pilkada.

Namun, pada Pilkada DKI Jakarta, parpol pendukung pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura berkoalisi mengusung Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Sementara PKB, PAN, dan PPP bergabung dengan Partai Demokrat yang selama ini menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang, mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Padahal pada waktu-waktu yang lalu saya sebetulnya juga sudah mengatakan kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, mestinya juga di dalam Pilkada-Pilkada yang ada juga bersama,” kata Megawati.

Tanpa menjelaskan secara spesifik, Basarah menyebut ada situasi yang membuat hubungan parpol pendukung pemerintah menjadi rumit.

Harapannya, dengan konsolidasi yang dilakukan Jokowi dibantu Megawati, hubungan parpol pendukung pemerintah bisa kembali seperti semula.

“Beliau (Megawati) meminta jangan sampai pilihan koalisi yang berbeda dalam Pilkada merusak sendi hubungan dalam skala nasional. Pilkada DKI kan hanya level Provinsi, sementara koalisi yang dibangun pemerintah skala nasional. Ada kepentingan nasional yang lebih besar,” ucap Basarah.

Melawan Makar

Basarah tak menampik bahwa penguatan koalisi parpol pendukung pemerintah ini salah satunya untuk menghadapi upaya makar atau menggulingkan pemerintahan oleh kelompok tertentu.

Menurut dia, Jokowi harus mempunyai basis dukungan politik yang kuat dan loyal agar tidak mudah digulingkan. Apalagi jika upaya makar itu dilakukan oleh salah satu parpol.

“Tentu Kita harus tanya dulu lebih jelas kepada Kapolri, data intelijen yang dia terima dalam kategori apa. Saya belum bisa menyimpulkan apakah ini terkait parpol atau bukan,” tambah dia.

“Pas demo 4 November ada yang teriak ingin menjatuhkan Presiden, itu makar bukan namanya? Kalau ada yang ngotot mau masuk ke DPR untuk supaya menekan DPR seperti 1998, apakah itu upaya mengganti pemerintah sah dengan cara yang demokratis?” ujar Ikrar.

Ikrar sekaligus mengkritik kelompok yang ia maksud. Sebab, aksi mereka itu dinilai tidak beralasan.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik, berbeda dengan tahun 1997/1998 yang mengalami krisis moneter. Kondisi rupiah atas dollar pun cukup baik.

Kondisi kebebasan berekspresi pun jauh lebih baik dibandingkan Orde Baru.  “Eeeh mereka menikmati demokrasi di pemerintahan sekarang dengan cara ingin mengganti sistem kenegaraan yang sah. Itu saja sudah bertentangan,” ujar Ikrar.

Oleh sebab itu, Ikrar berpendapat bahwa penggalangan kekuatan Presiden Jokowi dan partai politik pendukung pemerintah adalah hal yang mutlak dilakukan demi melawan kelompok perongrong NKRI tersebut.

Komunikasi Presiden Jokowi dengan Megawati dan sebelumnya dengan Prabowo di Istana, kata dia, secara khusus merupakan pesan konsolidasi politik yang patut di-warning oleh kelompok politik seberang pemerintahan.

“Banyak pesan dari pertemuan itu. Megawati misalnya, datang ke Istana itu sebagai Presiden kelima. Dia ingin bilang bahwa dia ini mantan Presiden loh, enak saja tuh melenggang kangkung ke Istana, makan siang, berdiskusi soal kebangsaan dan macam-macam dengan Jokowi,” ujar Ikrar.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto juga demikian.

“Prabowo saja yang saat Pilpres ibaratnya cakar-cakaran dengan Jokowi, santai saja bertemu Jokowi saat ini. Bisa naik kuda bareng, makan nasi goreng, lalu Prabowo datang ke Istana berdiskusi nyaman, enak, makan berdua,” ujar Ikrar.

“Yang paling penting Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan cuitan di Twitter atau curhat di Youtube soal Presiden saat ini, soal perasaan dia berada di luar pemerintahan. Beliau santai saja,” lanjut dia.

Soal siapa kelompok politik seberang pemerintahan, Ikrar enggan menyebut gamblang.  Ikrar hanya menegaskan bahwa empat pilar Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, harus dijaga dari gangguan kelompok-kelompok politik yang ambisius terhadap kekuasaan.

“Negara yang sudah kita jalankan, jangan mundur. Jangan sampai seperti nari Poco-Poco, maju satu langkah ke depan, mundur satu langkah ke belakang lagi, enggak maju-maju. Indonesia harus maju ke depan,” ujar Ikrar.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS