SURABAYA – Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait Pengawalan Penyusunan Daftar Pemilih yang digelar DPP Partai secara virtual, Senin (27/3/2023) sore.

Wakil Kepala Bidang I BSPN Jawa Timur, Abdi Edison, mengatakan, Rakornis itu dalam rangka memastikan hak konstitusional anggota, pendukung, simpatisan, dan pemilih PDI Perjuangan untuk dapat memberikan hak suaranya di TPS.

“Hal ini sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Pada bulan ini sudah muncul Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPP Partai sudah menginstruksikan mulai dari DPD, DPC, PAC, hingga Ranting untuk mengawal proses tersebut,” ujar Edison seusai mengikuti Rakornis.

Menurut Edison, Pengawalan Penyusunan Daftar Pemilih sendiri merupakan proses pengawalan Partai atas tahapan pemutakhiran data pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu.

“Proses ini adalah hal krusial, karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk dapat memberikan hak politiknya di TPS. Kita memastikan mereka yang berhak memilih secara administrasi terdaftar dalam daftar pemilih, dan memastikan warga negara yang tidak berhak memilih tidak dimanipulasi dan disusupkan dalam daftar pemilih,” jelasnya.

Dalam prosesnya, lanjut Edison, di tingkat pleno PPS yang akan melakukan pengawalan adalah pengurus Ranting, kemudian di pleno penetapan DPS di tingkat PPK atau kecamatan, yang melakukan pengawalan adalah DPC.

“Lalu di pleno KPU kabupaten/kota yang akan melakukan pengawalan adalah DPC Partai yang menugaskan BSPN, begitu juga di provinsi,” sambung Edison.

Pihaknya pun mencermati beberapa hal yang ditemui di lapangan, misalnya, adanya kejadian pemilih di Surabaya yang sebelumnya terdaftar di TPS Genteng misalnya, sementara pada Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dia terdaftar di kecamatan yang lain.

“Nah itu kan sebenarnya tidak boleh. Itu yang menjadi perhatian kita,” imbuhnya.

Ia pun berharap, struktur Partai, mulai dari tingkat Ranting nantinya bisa memberikan masukan, tanggapan atas pleno di tingkat PPS apabila ada kader maupun simpatisan yang tidak masuk dalam DPT.

“Itu tugasnya Ranting untuk melakukan pemantauan dan melaporkan ke BSPN supaya BSPN kemudian melakukan langkah-langkah advokasi,” ujar Edison.

Sementara Wakil Kepala Bidang II BSPN Jawa Timur, Muhammad Ilman, menambahkan, sebagai tindaklanjut dari Rakornis bersama DPP hari ini, pihaknya akan menggelar Rakornis bersama dengan BSPN cabang dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Agendanya sama, intinya adalah bagaimana melakukan proses Pengawalan Pemutahiran Data Pemilih ini sehingga benar-benar terkawal dan struktur kita bekerja, hanya saja agar lebih terukur dan terorganisir,” ujarnya.

Selain itu, hal tersebut juga menjadi proses latihan bagi struktur untuk melakukan kerja-kerja politik, sekaligus momentum sebagai bahan awal melihat sejauh mana potensi suara PDI Perjuangan di Jawa Timur.

Sekadar informasi, sebelumnya pada Kamis (15/3/2023), BSPN Jawa Timur telah menggelar rakor secara virtual dengan agenda Teknis Rekrutmen Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) dan Saksi Pemilu 2024 yang juga diikuti oleh Kepala dan Sekretaris BSPN cabang dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. (dhani/set)