SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023. Catatan tersebut disampaikan oleh Agatha Retnosari dalam Sidang Paripurna bersama Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Senin (1/4/2024).

Dalam paparannya, Agatha menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ. Tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan,” ujar Agatha.

Menurut Agatha, terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.

“Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun, padahal sektor pariwisata menjadi andalan. Begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap. Ini harus jadi perhatian gubernur,” jelasnya.

Agatha juga menjelaskan, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim. Dalam hal itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menilai BUMD, seperti Bank Jatim, masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.

“Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong pemprov melakukan langkah strategik,” tuturnya.

Agatha juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks risiko bencana.

“IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di pekerjaan umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik, tapi serapan APBD tidak maksimal.

“Dari pembahasan LKPJ ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim,” tandasnya. (yols/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS