SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri mendesak pemerintah kota, dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), berinovasi, atau membuat terobosan penting terkait rendahnya serapan APBD.

Desakan ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut untuk meminimalkan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Yakni rendahnya serapan anggaran APBD 2015 di masing-masing Satuan Kerja Pemerinrah Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.

Syaifuddin berpendapat, sumber keterlambatan dan rendahnya serapan anggaran ada di Bappeko. Menurut dia, seharusnya Bappeko sudah bisa menghitung schedule waktu, sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan. Ini perlu dilakukan agar tidak ada kesan penyanderaan anggaran.

“Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan penyerapan tahun sebelumnya. Ini kan sudah terjadi bertahun-tahun,” kata Ipuk, sapaan Syaifuddin Zuhri, kemarin.

Dia mencontohkan bidang perencanaan yang selama ini dianggap sebagai sub pekerjaan penghambat serapan anggaran. Jika kajian itu benar, jelas Ipuk, seharusnya bidang ini sudah masuk dalam program RAPBD tahun sebelumnya, yang dilakukan dalam pembahasan PAK, sebagai persiapan APBD tahun berikutnya.

Kalau langkah itu dilakukan, dia yakin bisa meminimalkan rendahnya serapan anggaran. Sebab proses lelang bisa dilakukan lebih awal, dan pelaksanaan program pun bisa tepat waktu.

Dengan catatan, tambah Ipuk, ada staf Bappeko yang mendampingi masing-masing SKPD. Sehingga SKPD mampu merencanakan, sekaligus merumuskan apa sebenarnya yang dia butuhkan.

“Jangan malah hanya dicekoki (program) saja. Begitu juga sebaliknya SKPD, harus berani menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot Bappeko itu tidak cukup, atau bahkan tidak logis. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPD-nya,” tandas anggota dewan yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu.

Dia memprediksi, yang terjadi selama ini hampir semua SKPD ‘tidak mampu’ menyusun program. Mereka mencari cara gampang, dengan menyerahkan semua urusan kepada Bappeko, meski ada risiko program maupun anggaran yang disusun melewati kemampuan SKPD.

Konsekuensinya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan, dengan alasan pagunya tidak mencukupi. “Bisa jadi juga karena SKPD yang tidak punya kemampuan untuk itu (menyusun program), sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Bappeko.

Setelah diplot, tambah dia, SKPD tidak punya keberanian untuk menolak. “Akibatnya keteteran sendiri. Salah satu kasusnya tidak mampu menyerap anggaran secara ontime dan maksimal,” ucapnya.

Pihaknya berharap, evaluasi ini jadi masukan berharga bagi Bappeko. Selain bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi SKPD, sebagai stakeholder yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerapan anggaran APBD, Bappeko juga bisa menyerap anggaran secara efektif. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Sementara itu, pejabat sementara Wali Kota Surabaya Nurwiyatno yakin rendahnya serapan anggaran APBD 2015, masih bisa dikurangi hingga menyentuh 80 persen dari target. Sampai sekarang, serapan anggaran di kisaran 55 persen.

“Tapi fisiknya sudah ada yang 75 persen. Mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti bisa lebih bagus,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS