NGAWI – Rapat paripurna membahas lima rancangan perda (raperda) dan pembatalan alih status Desa Beran digelar di gedung DPRD Ngawi. Sejumlah masukan dan usulan Fraksi PDI Perjuangan dituangkan dalam draf pandangan umum (PU) dibacakan juru bicara, H Sudirman.  

Pertama, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Fraksi PDI Perjuangan (Fraksi) telah memahami laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

“Namun demi meningkatkan kwalitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi, perlu kiranya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pertanyaan, masukan dan usulan,” kata Sudirman, Kamis (15/7/2021).

Disebutkan Sudirman, masukan yang diberikan Fraksi untuk Pemkab Ngawi diantaranya penjabaran pelaksanaan APBD tahun 2020, pada belanja pegawai pada pos belanja langsung cukup besar. Sudirman mengatakan agar hal itu dievaluasi untuk efektif dan efisiensinya.

Kemudian mengenai belanja barang dan jasa serta modal agar serapannya dimaksimalkan. “Dan disertai keseimbangan program, karena ditunggu masyarakat secara nyata,” papar Sudirman.

Kedua, mengenai raperda rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Ngawi tahun 2021-2041. Sudirman menyampaikan, agar lampiran data perencanaan tidak diambil satu tahun.

“Kalau bisa data yang digunakan minimal 5 tahun, sehingga bisa untuk tolok ukur jangka panjang,” jelas Sudirman.

Termasuk penentuan wilayah industri, disampaikan Sudirman hendaknya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pekerjaan konstruksi juga menjadi masukan F-PDI Perjuangan. Sudirman menyampaikan agar hal itu harus valid dan mengacu pada analisa item pekerjaan.

Tiga, terkait peningkatan kesejahteraan petani, Fraksi memberikan masukan agar Pemkab Ngawi memberikan perhatian kepada petani. Khususnya mengenai harga gabah yang selalu anjlok saat masa panen tiba.

“kelihatannya pemerintah hanya bisa mengatur subsidi pupuk. Mohon pemerintah bisa hadir ikut menstabilkan harga hasil pertanian,” tegas Sudirman.

Empat, soal pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Ngawi juga didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun Sudirman menyampaikan agar pelaksanaannya dilakukan secara holistik sporadis dengan semangat gotong royong.

Lima, mengenai alih status Desa Beran, fraksi meminta agar Pemkab Ngawi segera menyiapkan pengisian perangkat desa di Beran yang kosong.

Fraksi Perjuangan juga menyampaikan usulan diantaranya usulan anggaran pemeliharaan rutin jalan agar ditambah dan usulan pembangunan embung atau sumur dalam untuk meningkatkan produktifitas pertanian. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS