PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memutuskan akan memindahkan lokasi car free day (CFD), yang awalnya di Jalan Suromenggolo (jalan baru) ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Soedirman, Ponorogo.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengatakan bahwa alasan pemindahan lokasi CFD itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat yang ingin berolahraga di Minggu pagi.

Menurutnya, kebijakan itu berawal dari gagasan Kapolres Ponorogo yang akhirnya disepakati.

“Biar ada ruang olahraga yang indah, santai. Anak-anak kecil bisa main, bersepeda, senam. Itu penting untuk refresh di hari Minggu,” ujar Sugiri usai rapat koordinasi CFD di Ruang Bantarangin Gedung Pemkab Ponorogo, Senin (3/2/2025).

“Lalu disepakati bagaimana Jalan HOS Cokroaminoto menjadi lokasi CFD,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Sugiri menjelaskan, uji coba hari bebas kedaraan itu akan dilaksanakan pada 9 Februari 2025. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menata ulang dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Suromenggolo (lokasi CFD yang lama) agar tidak menganggu arus lalu lintas.

“PKL jualan di tepi jalan, jangan di badan jalan, biar rapi. Badan jalan itu milik pengendara, milik pejalan, utilitas yang paling inti,” tuturnya.

PKL juga tidak diperbolehkan berjualan di badan Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Soedirman selama CFD berlangsung mulai jam 5 sampai 9 pagi.

“Untuk itu yang jualan di lokasi CFD yang baru tidak mengurangi yang ada di jalan baru. Tapi nggak boleh di badan jalan, berbahaya,” jelas Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Ponorogo, Wahyudi, mengungkapkan, pihaknya akan menyediakan 10 kantong parkir yang berada di sekitar Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Soedirman.

“Sesuai kesepakatan, kantong parkir kita tempatkan di simpang tiga. Jadi, ada 10 kantong parkir di seputaran Jalan HOS dan Jensoed,” ujarnya.

“Kalau Dishub porsinya sesuai arus lalin jalan, lalu penataan parkir. Nggak menutup kemungkinan ngatur PKL dengan Satpol PP. Harus kita rumuskan dalam bentuk SK. Ini masih kita bahas,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS