BLITAR – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, gelar tersebut harus diberikan kepada sosok yang benar-benar menjadi teladan dan tidak memiliki catatan kelam terhadap kemanusiaan.

“Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas dan tegas, jangan mudah memberikan gelar pahlawan. Karena gelar itu adalah simbol penghargaan tertinggi bagi mereka yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan tidak mengkhianati rakyatnya sendiri,” ujar Hasto saat diwawancarai awak media di Kota Blitar, Sabtu (1/11/2025).

Hasto menilai, seorang pahlawan sejati adalah figur yang mampu menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa, baik di masa kini maupun masa depan.

“Pahlawan harus memiliki kepeloporan dan dedikasi bagi rakyat, bukan yang justru menindasnya,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara publik dan dunia akademik dalam proses penentuan gelar pahlawan nasional.

“Banyak perguruan tinggi dan tokoh bangsa memberikan catatan tentang rekam jejak sejarah. Itu harus dihargai agar keputusan negara benar-benar objektif,” katanya.

Hasto menekankan, perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa sudah memberikan arah jelas: membangun bangsa dengan semangat kemanusiaan universal dan anti-penindasan.

“Kita harus menjaga kemurnian makna kepahlawanan. Jangan sampai simbol itu kehilangan nilai moralnya,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memasukkan nama Soeharto dalam daftar 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, bersama dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan.

Meski demikian penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah berlangsung sejak lama dalam forum-forum diskusi hingga unjuk rasa. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS