Selasa
01 September 2026 | 8 : 09

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Belanja Tanggal “Cantik”, ASN Banyuwangi Borong Pangan Bergizi untuk Anak Stunting

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-03082022

BANYUWANGI – Gerakan ”Belanja ke Pasar dan UMKM” yang dikolaborasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi rutin digelar pada tanggal “cantik” setiap bulannya. Sejak 7/7 (7 Juli 2022), aksi konkret belanja yang dilakukan belasan ribu ASN dan berbagai komunitas itu memborong beragam produk pangan untuk membantu meningkatkan gizi anak stunting. Aksi serupa akan kembali digelar pada 8/8 atau 8 Agustus 2022.

”Kita ingin menjadikan gerakan belanja ini sekaligus sebagai upaya gotong royong penanganan stunting, termasuk kita bantu ibu hamil berisiko tinggi. Nanti hasilnya didonasikan untuk penanganan stunting. Kita sudah punya data detail, by name, by address, di setiap wilayah garapan puskesmas. Nanti disalurkan di sana,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (2/8/2022).

Sejumlah kebutuhan gizi anak seperti susu, telur, kacang hijau, biskuit bayi, protein hewani, sayur, dan lainnya akan diborong.

”Kita utamakan pangan lokal, jangan hanya produksi pabrikan,” ujar Bupati Ipuk.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, hasil dari gerakan belanja 8/8 ini langsung didistribusikan ke ribuan anak yang tekah terdata.

”Termasuk kita tujukan ke anak-anak yatim piatu yang berpotensi mengalami stunting,” jelas Bupati Ipuk.

Di Banyuwangi, terang Bupati Ipuk, penanganan stunting dilakukan keroyokan secara bergotong royong. Tidak hanya menjadi tugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut terlibat.

“Penyebab stunting bukan hanya masalah kesehatan, bisa juga karena faktor lingkungan dan banyak lainnya. Maka penanganannya pun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua OPD harus bergerak bersama,” tegasnya.

Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya. Setelah dilakukan identifikasi, penanganan dilakukan secara gotong royong lintas sektoral. Misalnya karena faktor ekonomi, anak nelayan miskin mengalami mal nutrisi sehingga terindikasi stunting.

“Selain anak akan rutin diberikan makanan dan vitamin tambahan, orang tuanya juga diintervensi untuk peningkatan ekonominya,” tandas Bupati Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan, untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting, Pemkab Banyuwangi telah meluncurkan program “Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS)”. Dalam program BTS, terdapat 5 langkah.

“Di antaranya adalah identifikasi balita stunting (by name, by adress/coordinat, by problem); lalu perbaiki problem faktor penyebab stunting, misalnya masalah ekonomi, kondisi kesehatan, gizi, dan lainnya,” ujarnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Raperda Disabilitas Jatim: Pemprov dan BUMD Wajib Pekerjakan Penyandang Disabilitas Minimal 2%

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diwajibkan menjadi pelopor dalam ...
KABAR CABANG

DPC Gresik Bantu 20.000 Liter Air Bersih Warga Pesisir Terdampak Kekeringan

GRESIK – Kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di wilayah pesisir utara Kabupaten Gresik. ...
LEGISLATIF

PAK APBD 2026 Naik Rp149,62 M, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Dikembalikan ke Rakyat

MALANG — Proyeksi kenaikan belanja daerah Kota Malang sebesar 6,03 persen atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD ...
LEGISLATIF

Komisi C DPRD Jatim Suntik Rp4,6 Miliar ke 23 OPD, Fuad: Untuk Optimalkan PAD

SURABAYA — Komisi C DPRD Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran Rp4,6 miliar untuk 23 organisasi perangkat ...
KRONIK

PBNU Punya Pemimpin Baru, Gus Falah Dorong NU Semakin Solid dan Berdaya bagi Umat

JAKARTA — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan tidak hanya mampu menjaga ...
LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...