JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo, Hasto Kristiyanto, menilai, capres Prabowo Subianto tak pernah memedulikan data saat berbicara. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Prabowo ikhwal kebocoran kekayaan Indonesia yang mencapai Rp 1.000 triliun setiap tahunnya.

“Pak Prabowo kan sosok yang paling tidak peduli dengan data. Karena dulu mengatakan 99 persen rakyat Indonesia miskin, terus kemudian bocor dan bocor,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

“Dan itu menunjukkan persoalan kompetensi dan juga retorika itu jauh lebih penting bagi tim kampanye Prabowo-Sandi,” lanjut dia.

Hasto menambahkan, bukti Prabowo tak menguasai data juga terlihat kala berteriak menolak impor pangan namun tak pernah menyampaikan caranya. Hasto menilai Prabowo tak menguasai permasalahan pertanian sehingga wajar jika hanya berteriak menolak impor.

Hal itu, kata Hasto, berbeda dengan capresnya Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi tak sibuk berkampanye untuk menghentikan impor pangan tetapi juga membangun infrastruktur pertanian agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

“Di tingkat implementasi kebijakan kita memerlukan waduk, kita memerlukan pengaliran air primer, tersier, sekunder. Kita memerlukan benih unggul agar petani kita menghasilkan padi yang unggul. Kita perlu pengorganisasian petani, kita perlu distribusi pupuk yang baik,” ujar Hasto.

“Jadi apa yang oleh Pak Jokowi, menunjukkan bahwa di sini kepemimpinan teknokratik implementatif kerakyatan. Yang di sana kepemimpinan retorik. Ini adalah ukuran yang nyata kompetensi dari seorang pemimpin,” ujarnya.

Untuk impor pangan ini, saat debat capres pada Minggu (17/2/2019) lalu, Jokowi mengatakan, impor saat ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok, stabilisasi harga, punya cadangan untuk bencana, dan untuk gagal panen kalau terkena hama. Pemerintah juga memperhitungkan kondisi paceklik sehingga suplai tetap tersedia meski terjadi kekeringan.

Jokowi mengatakan, kelangkaan pangan bisa menyebabkan harga naik. Jika harga naik, masyarakat juga akan kesulitan membeli bahan pangan. Petani juga akan mengeluh hasil taninya tidak laku karena harganya mahal.

Menurut Jokowi, salah satu hal tersulit dalam mengelola negara adalah menjaga keseimbangan harga. “Sebenarnya kesulitan di sini menjaga stabilitas harga dan stok agar dua-duanya untung. Petani senang, masyarakat senang,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, petani juga tidak akan untung jika harga gabahnya dinaikkan karena akan mempengaruhi harga pasar.

Oleh karena itu, untuk menjaga stok dan harga, impor pangan diperlukan. Namun, ada regulasi yang membatasi bahwa impor tidak boleh dilakukan saat panen raya dan jaraknya tak berdekatan dengan panen raya. Meski begitu, Jokowi menyebut bahwa belakangan jumlah impor pangan sudah berhasil ditekan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS