MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah perubahan komposisi anggaran dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Usman Ependi saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (26/8/2026).

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sekitar Rp13,91 miliar, dari Rp296,81 miliar menjadi Rp310,72 miliar.

Fraksi PDIP meminta Pemkot Madiun menjelaskan strategi meningkatkan PAD agar ke depan tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat.

“Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya tanpa bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat?” kata Usman saat membacakan PU fraksinya.

Fraksi PDIP juga menyoroti anggaran bantuan sosial (bansos) yang turun cukup signifikan. Anggaran tersebut berkurang sekitar Rp10,83 miliar atau 45,16 persen, dari Rp23,97 miliar menjadi Rp13,15 miliar.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan kelompok masyarakat rentan. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya,” ujar Usman.

Sorotan berikutnya menyangkut belanja jalan, jaringan dan irigasi. Anggaran sektor tersebut justru turun sekitar Rp8,97 miliar, meski total belanja modal naik Rp7,92 miliar.

Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin meningkat sekitar Rp9,67 miliar.

“Hal ini perlu menjadi perhatian karena jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik. Mengapa demikian?” tanya Usman.

Fraksi PDIP juga mempertanyakan lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp2 miliar menjadi Rp13,52 miliar. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 576,18 persen.

“Mengapa demikian? Apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan SAB dan prinsip-prinsip anggaran?” ujar Usman.

Selain struktur anggaran, Fraksi PDIP menyoroti persoalan data Desil masyarakat kurang mampu yang dinilai masih berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Fraksi meminta Pemkot Madiun menjelaskan kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut agar program pemerintah lebih tepat sasaran.

Usman juga menyampaikan perhatian fraksinya terhadap dampak fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok serta aktivitas ekonomi.

Pemerintah diminta menjelaskan strategi menghadapi kondisi tersebut, khususnya untuk melindungi UMKM dan masyarakat menengah ke bawah di Kota Madiun.

Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi PDIP meminta Pemkot Madiun memberikan penjelasan atas sejumlah perubahan anggaran sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS