Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan anggota Fraksi PDIP DPRD untuk mengawal penggunaan APBD secara bertanggung jawab. Ia menegaskan uang rakyat tidak boleh bocor, dikorupsi, atau dihamburkan untuk program yang tidak bermanfaat.

BALI – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengingatkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara optimal dan memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk kepentingan rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan yang diikuti 319 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Timur di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (5/6/2026).

Baca juga: Megawati: Politik Anggaran Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial bagi Rakyat

Menurut Ganjar, salah satu tugas utama legislator adalah menjaga agar keuangan daerah tidak mengalami kebocoran maupun pemborosan yang merugikan masyarakat.

“Tugas utama kita adalah menjaga APBD. Jangan dikorupsi, jangan boros. Jaga uang rakyat agar tidak boncos dan tidak bocor,” tegas Ganjar di hadapan peserta bimtek.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi fiskal di sejumlah daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD dituntut mampu menentukan prioritas pembangunan secara tepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan bahwa ketika kemampuan keuangan daerah terbatas, maka kebijakan anggaran harus difokuskan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

“Ketika posisi APBD tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan rakyat. Setelah itu dilakukan reprioritisasi program agar anggaran benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ganjar menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan sebagai bidang yang harus mendapatkan perhatian utama dalam proses penyusunan maupun pengawasan anggaran daerah.

Selain itu, ia meminta para legislator memiliki sensitivitas sosial dalam merumuskan kebijakan publik. Menurutnya, keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik dan penganggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas partai serta memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif.

Menurut Deni, salah satu sektor yang membutuhkan perhatian serius saat ini adalah pertanian. Ia menilai tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas harus diimbangi dengan upaya peningkatan produksi lokal.

“Kebutuhan masyarakat sangat tinggi, tetapi pada saat yang sama produksi lokal mengalami penurunan. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan,” ujar Deni.

Selain memperkuat sektor pertanian, Deni juga mendorong peningkatan kerja sama antardaerah maupun antarprovinsi guna mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menjelaskan bahwa bimtek tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus forum pertukaran gagasan bagi anggota fraksi untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di daerah.

Menurutnya, berbagai aspirasi dan keresahan masyarakat yang muncul di Jawa Timur menjadi bahan evaluasi bersama agar dapat ditindaklanjuti melalui sinergi seluruh tingkatan pemerintahan.

“Segala keresahan yang ada di Jawa Timur kami diskusikan bersama agar kami mampu bersinergi dengan seluruh tingkatan pemerintahan dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Renny.

Bimtek Fraksi PDI Perjuangan DPRD tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus memperkuat komitmen untuk mengawal penggunaan APBD yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS