MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar sidang paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum (PU) fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 di ruang paripurna DPRD Magetan, Selasa (21/9/2026).

​Dalam sidang tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah kritik tajam dan catatan kritis terhadap pimpinan eksekutif dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan terkait arah kebijakan dan efisiensi anggaran.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Magetan, Suyono Wiling, menegaskan bahwa setiap kebijakan, pengawasan, serta keputusan anggaran harus berpijak pada kepentingan rakyat kecil (wong cilik).

“Parlemen harus menjadi alat perjuangan yang menghadirkan keadilan sosial dan memperkuat keadilan rakyat. Pembangunan harus benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan,” ujar Suyono.

Suyono menambahkan, perubahan APBD tidak boleh dipandang sekadar agenda administratif rutin untuk menggeser angka dan menyesuaikan pagu, melainkan harus dijadikan momentum koreksi yang terukur, jujur, dan bertanggung jawab.

Juru Bicara Fraksi, Rita Haryati, yang membacakan naskah PU fraksi, menekankan pentingnya evaluasi atas program yang sedang berjalan serta keberanian memangkas anggaran yang tidak relevan.

“Politik anggaran bukan tentang bagaimana anggaran dihabiskan, tetapi untuk siapa anggaran itu bekerja di tengah ketidakpastian ekonomi,” kata Rita.

Soroti Pengadaan Videotron hingga Mobil Dinas PKK

​Salah satu poin kritis yang disorot Fraksi PDI Perjuangan adalah pos belanja yang dinilai belum mendesak dan tidak berdampak langsung bagi publik.

Meski mengalami penurunan dari rencana awal, pengadaan videotron senilai Rp 2,4 miliar dinilai perlu dikaji kembali untuk memastikan harganya sesuai dengan harga pasar.

Selain itu, rencana pengadaan mobil dinas untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan juga dinilai tidak mendesak. Fraksi meminta rencana tersebut dievaluasi secara serius karena dinilai belum memberi dampak langsung bagi masyarakat Magetan.

Fraksi juga menyoroti pembengkakan belanja barang dan jasa sebesar Rp 71,59 miliar—naik dari Rp 495,84 miliar menjadi Rp 557,31 miliar—yang menjadi pendorong utama lonjakan kenaikan belanja daerah hingga Rp 80,31 miliar.

Defisit Melonjak 214 Persen dan Target PAD Turun

​Dalam postur makro P-APBD 2026, Fraksi menyoroti penyempitan ruang fiskal dan pelebaran defisit anggaran yang drastis.

Pendapatan daerah diproyeksikan turun sebesar Rp 25,44 miliar (-1,47 persen). Namun, di saat yang sama, alokasi belanja daerah justru naik Rp 64,11 miliar (+3,50 persen).

Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran membengkak dari semula Rp 42,12 miliar menjadi Rp 132,57 miliar, atau mengalami lonjakan defisit sebesar Rp 90,45 miliar (214 persen).

Tak hanya itu, Fraksi mempertanyakan penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada P-APBD 2026 sebesar Rp 358,73 miliar. Walaupun target ini naik Rp 10,06 miliar dibanding APBD Murni 2026, angka tersebut masih lebih rendah Rp 21,74 miliar jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2025 yang menembus Rp 380,47 miliar.

​”Kami mempertanyakan mengapa pemerintah daerah menetapkan target PAD lebih rendah ketimbang capaian riil tahun lalu,” tegas Rita.

Di sisi lain, pendapatan transfer juga mengalami penurunan tajam sebesar Rp 37,40 miliar (dari Rp 1,442 triliun menjadi Rp 1,405 triliun), di mana penurunan paling signifikan terjadi pada sektor Dana Desa/transfer pusat lainnya yang terkoreksi hingga Rp 96,09 miliar.

Rekomendasi dan Sikap Politik Fraksi PDI Perjuangan

​Sebagai syarat kelanjutan pembahasan P-APBD 2026, Fraksi menyampaikan beberapa rekomendasi dan syarat politik tegas kepada Pemkab Magetan.

Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa

Memangkas serta melakukan efisiensi atas tambahan belanja barang dan jasa sebesar Rp 71,59 miliar yang tidak menyentuh publik, untuk kemudian dialihkan guna menutupi porsi bantuan keuangan desa.

​Digitalisasi PAD Pariwisata Mengalihkan sebagian anggaran belanja modal untuk digitalisasi pendapatan daerah melalui sistem E-Ticketing di Kawasan Wisata Telaga Sarangan sebagai investasi peningkatan PAD.

Audit Kesiapan Belanja Modal

Melakukan evaluasi teknis menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu belanja modal. Tambahan belanja modal sebesar Rp 69,71 miliar diminta tidak disetujui jika dokumen perencanaan dan lelang belum selesai, demi mencegah proyek mangkrak.

Efisiensi Pendidikan

Mendorong efektivitas anggaran pendidikan melalui penggabungan sekolah (regrouping) agar anggaran dapat dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan.

​”Koreksi atas P-APBD 2026 bukanlah untuk mencari kesalahan eksekutif, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah pemerintah agar berada pada garis kebijaksanaan dan tidak terjebak dalam inkonsistensi,” pungkas Rita.(rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS