SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menutup celah praktik korupsi di dalamnya.

“Presiden Prabowo sangat tegas menyampaikan bahwa praktik korupsi paling rawan terjadi di BUMN dan BUMD. Ini menjadi alarm bagi kita semua, termasuk di daerah. Dan saya sepenuhnya mendukung komitmen tersebut,” ujar H. Zainal.

Hal itu disampaikan H. Zainal usai mengikuti Sidang Tahunan MPR-DPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, arahan presiden harus menjadi acuan bagi kepala daerah untuk memperkuat pengawasan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, DPRD telah mengambil langkah konkret bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satunya melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Juli 2025 lalu di Jakarta.

“Kami tidak sekadar bicara. Ada langkah-langkah teknis yang sudah kami ambil bersama Forkopimda. Tentu tidak semuanya bisa diungkap ke publik,” jelasnya.

Ia menegaskan, sinergi antara legislatif, eksekutif dan aparat penegak hukum menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas pengelolaan BUMD di Sumenep.

“Tujuan akhirnya jelas, tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor BUMD. Kita ingin pengelolaan daerah yang bersih, transparan, dan profesional,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS