SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji mendesak pemerintah kota (pemkot) menindaklanjuti temuan Ombudsman soal adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemkot Surabaya. Armuji minta siapa saja yang terbukti melakukan pungli ditindak tegas.

“Tidak cukup evaluasi, tapi harus ada tindakan tegas dari BKD atau wali kota. Jika diperlukan potong Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang terbukti pungli. Mengingat tunjangan kinerja atau e-performance itu kan semacam bonus prestasi. Tujuannya adalah untuk perbaikan kinerja jajaran di bawahnya,“ tandas Armuji, Senin (29/12/2014).

Release Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pada Senin (22/12/2014) lalu menyebutkan Surabaya termasuk salah satu kota besar dengan praktik pungli terbanyak, selain Bandung dan Jakarta. Menurut Armuji, temuan Ombudsman itu menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Kota Surabaya.

Hal ini mengingat sebulan sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo sempat memuji layanan publik di Kota Pahlawan. Bahkan Tjahjo juga minta kota lain belajar ke Surabaya soal layanan publik. Kata Armuji, ternyata sekarang faktanya lain.

“Temuan Ombudsman itu patut digarisbawahi dan harus menjadi koreksi bersama. Itu fakta yang ada. Sekarang ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana program-program kerja pemerintahan ini benar-benar tepat sasaran dan bisa memberikan solusi persoalan rakyat,“ ujarnya.

Hasil temuan Ombudsman, pungli terjadi di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, dan dinas kebudayaan dan Pariwisata. Juga ada di enam kantor kecamatan, yakni Genteng, Karangpilang, Lakarsantri, Sukolilo, Gubeng dan Krembangan, serta di kelurahan, Kaliasin, Kebraon, Bangkingan, Semolowaru, dan Barata Jaya.

Armuji juga mengaku heran dengan adanya berita anggota DPRD Kota Surabaya terlibat praktik pungli. Menurutnya, hal itu sangat tidak masuk akal mengingat fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, bukan fungsi pelayanan perizinan.

“Fungsi layanan masyarakat di DPRD Surabaya adalah fungsi atau tugas untuk menerima dan menampung aspirasi warga kota terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tidak ada layanan perizinan disitu. Jadi tidak mungkin ada pungli di DPRD,“ tegas dia.

Meski demikian, tambah Armuji, jika memang ada anggota dewan yang terlibat, itu murni tanggung jawab pribadi oknum bersangkutan. “Tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi DPRD. Ada aturan sendiri untuk menindaknya,“ ucapnya.

Tunjangan kinerja

Saat disinggung soal tunjangan kinerja pegawai pemkot, jelas Armuji, hal itu sudah diatur UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di pasal 79 dan 80 UU itu menyebutkan, Pendapatan Pegawai Negeri Sipil termasuk PNS Pemkot Surabaya, selain gaji masih menerima dua macam tunjangan, yakni tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Besaran nilainya selain yang sudah ditentukan perundangan juga mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah.

“Besarnya tunjangan yang diterima PNS Pemkot Surabaya di luar gaji, dari hitungan kasar kami untuk golongan terendah bisa terima sampai Rp 20 juta per tahun dan untuk golongan tertinggi Rp 330 juta per tahun. Angka itu untuk PNS Pemkot yang tidak punya jabatan. Yang punya jabatan, nilainya bisa jauh lebih tinggi lagi. Tapi, persisnya berapa? Silakan tanyakan ke Badan Kepegawaian dan wali kota,“ jelas Armuji. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS