MADIUN – DPC PDI Perjuangan Kota Madiun menegaskan komitmennya menjaga integritas kader terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kader, termasuk anggota legislatif, dipastikan tidak terlibat dalam pengelolaan program tersebut, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri, menyatakan empat anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan di Kota Madiun tidak memiliki keterkaitan dengan MBG dalam bentuk apa pun.

“Di Kota Madiun, empat anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tidak ada yang bersinggungan dengan MBG,” tegas Inda usai kegiatan pembagian takjil, Minggu (1/3/2026).

Penegasan tersebut, lanjutnya, merujuk pada instruksi resmi dari DPP PDI Perjuangan yang melarang keras seluruh kader memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi. Larangan itu mencakup keuntungan finansial maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inda juga meluruskan spekulasi yang sempat mengaitkan namanya dengan sejumlah kegiatan MBG. Ia mengakui pernah hadir dalam beberapa agenda, namun sebatas memenuhi undangan sebagai motivator bagi para pekerja.

“Saya datang hanya untuk memberi semangat dan mengingatkan agar pekerjaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, pengelolaan, ataupun yayasan,” ujarnya.

Ia menegaskan, partai tidak akan memberi ruang bagi kader yang mencoba mengambil keuntungan dari program yang menyasar kepentingan publik tersebut. Struktur partai telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan sanksi berjenjang bagi pelanggaran yang terbukti.

“Sanksinya jelas dan tegas, mulai dari peringatan hingga pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan partai,” tandasnya.

Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Inda menilai dinamika tersebut lebih banyak dipicu persoalan teknis di lapangan. Karena itu, ia berharap pelaksanaan program berjalan lebih tertib dan akuntabel agar tidak memicu kecurigaan publik.

“Jika ada keluhan masyarakat dan itu memang tidak sesuai harapan rakyat, PDI Perjuangan akan berdiri di sisi rakyat. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun berharap ruang spekulasi dapat dihentikan, sekaligus menegaskan posisi partai yang mengedepankan disiplin kader dan kepentingan masyarakat di atas segalanya. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS