BOJONEGORO – Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro berziarah ke makam KH Baidhowi di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (28/6/2026). Kegiatan ziarah sekaligus kontemplasi hubungan kesejarahan KH Baidlowi dengan Bung Karno.

​Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus DPC serta jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kabupaten Bojonegoro.

​Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro, Bambang Sutriyono, menegaskan bahwa ziarah dan napak tilas ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan.

​”Napak tilas untuk mengingat hubungan antara KH Baidhowi Lasem dan Bung Karno,” ujar Bambang.

​Menurut Bambang, hubungan kedua tokoh tersebut merupakan bagian dari sejarah besar bangsa yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda, khususnya para kader partai.

Legitimasi Politik dan Keagamaan Bung Karno
​KH Baidhowi Lasem (1880–1966) dikenal sebagai ulama kharismatik yang memiliki peran penting dalam menjaga integrasi bangsa pada awal masa kemerdekaan.

Di tengah berbagai gejolak politik dan ancaman disintegrasi pada awal tahun 1950-an, KH Baidhowi mencetuskan pandangan keagamaan yang krusial bagi legalitas pemerintahan RI.

​Ia memberikan gelar kepada Presiden Soekarno sebagai Waliyyul Amri adh-Dharuri bisy-Syaukah. Istilah ini mengukuhkan posisi Bung Karno sebagai pemimpin negara yang sah menurut sudut pandang hukum Islam, yang memiliki kewenangan penuh untuk menjaga ketertiban, persatuan, dan keutuhan bangsa.

​Gagasan ini kemudian memperolah legitimasi yang lebih luas setelah dibahas dalam forum ulama Nahdlatul Ulama dan dipertegas dalam Konferensi Alim Ulama di Cipanas, Bogor, pada 3–6 Maret 1954.

​Menangkal Ancaman Disintegrasi Bangsa
​Pada masa itu, Indonesia tengah dikepung berbagai ancaman serius, termasuk pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berupaya mendirikan Negara Islam Indonesia.

Muncul pula perdebatan sengit mengenai keabsahan dasar negara menurut hukum Islam.

​Melalui ijtihad politik-keagamaan KH Baidhowi tersebut, umat Islam di Indonesia mendapatkan panduan spiritual dan konstitusional untuk tetap setia mendukung Pemerintah Republik Indonesia yang sah.

​Bambang Sutriyono berharap, melalui napak tilas dan doa bersama ini, seluruh kader PDI Perjuangan dapat memetik pelajaran berharga mengenai pentingnya sinergi antara kaum nasionalis dan religius demi menjaga NKRI.

​”Kita harus mengingat kembali sejarah peran tokoh-tokoh yang berjasa untuk bangsa. Melalui napak tilas ini, diharapkan seluruh kader semakin memahami pentingnya menjaga persatuan, memperkuat ideologi kebangsaan, serta melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa,” pungkas Bambang.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS